Silas Menang di PTTUN, Apa Jawaban Bagian Hukum Setda Barsel?

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Gugatan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Selatan, Silas ST, dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Jakarta, bagaimana tindakan bagian hukum Setda Barsel?

Setelah diarahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Batsel, Edi Kristianto, KabarKalteng akhirnya bisa menemui Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Barsel, Rahmat Nuryadin, di Kantornya, Jumat (10/8/2018), guna mengkonfirmasi terkait pemberitaan di salah satu media cetak lokal, tentang menangnya gugatan Silas ST, mantan Kadis PUPR Barsel, atas keputusan nonjob yang diterbitkan oleh Bupati Barsel terhadap dirinya.

Diterangkan oleh Rahmat Nuryadin, saat ini pihaknya sebelum menentukan tindakan selanjutnya, mengenai menangnya gugatan Silas di PTTUN Jakarta terhadap keputusan Bupati Barsel yang menonjobkan dirinya, masih belum bisa diputuskan, sebab harus dipelajari terlebih dahulu.

"Kami akan pelajari terlebih dahulu, untuk tindakan terhadap putusan PTTUN terkait gugatan Silas tersebut, belum bisa diputuskan," terangnya.

Hal tersebut, dilanjutkan oleh Rahmat, merupakan dikarenakan apa yang menjadi dasar gugatan oleh Silas, rentang waktunya cukup lama, sehingga perlu dipelajari secara teliti.

"Kan gugatan Silas di PTTUN tersebut, adalah berdasarkan surat LHP Inspektorat Provinsi Kalteng, di tahun 2016, cukup lama waktunya," tukas Rahmat.

Untuk diketahui, dalam surat putusan Nomor 167/B/PW/2018/PT.TUN.JKT yang dipimpin oleh Majelis Hakim Tinggi, Dr Kadar Slamet SH MHum, dengan anggota Dr Slamet Suparjoto SH MHum dan H Syamsir Alam SH MH, membatalkan putusan PTUN Palangka Raya Nomor 2/P/PW/2018/PTUN.PLK, yang menolak gugatan Silas.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tinggi PTTUN Jakarta berpendapat, bawa kewenangan pengadaan barang dan jasa pemerintah, menurut Perpres adalah sepenuhnya pada KPA dan PPK. Meskipun Silas pada waktu itu berstatus sebagai Pengguna Anggaran (PA) ikut menandatangani adenddum kontrak kerja, tapi hanya sebatas mengetahui bukan menyetujui.

Berdasarkan putusan PTTUN tersebutlah, Silas dinyatakan tidak bersalah, karena dinonjobkannya yang bersangkutan berdasarkan LHP yang salah, sehingga perlu adanya peninjauan ulang oleh Bupati Barsel.[tampetu]


TAG