Anggota DPRD Ini Minta Tinjau Ulang Rencana Mutasi Struktural

Print Friendly and PDF


KUALA KAPUAS - Bergulirnya masalah akan adanya rencana mutasi di lingkungan Pemkab Kapuas sebanyak 119 ASN dan telah disusun sebanyak 75 ASN,  mendapat respon dan tanggapan kuat dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas, Robert Linuh Gerung.

"Sikap Pemkab, adanya rencana mutasi jabatan struktural di lingkungan Pemkab Kapuas, alangkah eloknya agar bersabar dan ditinjau ulang," ungkap Robert Linuh Gerung, Rabu (28/8/2018) di kantor wakil rakyat Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.

Pejabat teknis, sambungnya, sebaiknya membantu pimpinan dalam hal ini Pj (Penjabat) Bupati untuk melaksanakan pemerintahan di Kapuas dengan baik dan kondusif.

"Peraturan sudah jelas ada, kemudian Bupati dan Wakil Bupati terpilih sudah ada, tinggal menunggu pelantikan saja maka sebaiknya bersabar," harap politisi dari PDIP ini.

Lanjut dia, begitu juga diharapkan untuk ASN di lingkungan Pemkab Kapuas tidak perlu resah menyikapi masalah ini.

"Bekerjalah tetap sesuai tupoksi, dan tingkatkan kinerja. Bupati dan Wakil Bupati Kapuas yang terpilih lebih mengerti dan memahami kondisi saat ini,  untuk menyusun pejabat dalam pelaksanaan pemerintah di Kabupaten Kapuas nantinya," jelasnya.

"Mari dukung Pj Bupati untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai aturan berlaku sehingga Kapuas terus maju," imbuh figur yang dekat dengan media ini.

Dewan, sambungnya, sebagai lembaga pengawasan mengimbau agar pihak Pemda dapat menahan diri dalam pelaksanaan mutasi/promosi, kembali dengan aturan dan regulasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada 12 Februari 2018, yang telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 821/970/SJ tentang Penggantian Pejabat oleh Pj/Plt/Pjs Kepala Daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak.

Di mana dalam SE tersebut Mendagri menegaskan, bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak, maka Pejabat yang ditetapkan sebagai Pj/Plt/Pjs tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan, menurut SE Mendagri tersebut, pengisian yang dilakukan oleh Pj/Plt/Pjs dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri hanya dapat diberikan terhadap izin mutasi pada kekosongan jabatan dengan selektif.

Menurut dia, terhadap kekosongan jabatan pada perangkat daerah dapat dilaksanakan pengisian pejabat berupa mutasi yang bersifat sangat selektif atau seleksi terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

“Khusus untuk pengisian jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, sebagaimana bunyi akhir SE tersebut," pungkasnya.[zulkifli]


TAG