• Latest News

    Selasa, 28 Agustus 2018

    Anggota Dewan Ini Curigai Praktik Pungli di Dinas Ini...!


    BUNTOK - Anggota DPRD Barito Selatan dari fraksi PDIP, Ahmadi mencurigai adanya praktik pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Tengah.

    Kecurigaan Ahmadi ini, terkait hampir dua tahun berlalu, belum juga diterbitkannya surat izin produksi galian C, yang diajukan oleh tiga warga Barsel, yakni atas nama Syamsudin, CV.Bayu Perdana atas nama Hariyanto dan atas nama Muhamad Sutopo.

    "Sedangkan berdasarkan keterangan ketiga pemohon, segala persyaratan dan ketentuannya sudah dilengkapi semua, bahkan permintaan dari oknum PTSP dan Distamben baik yang resmi maupun yang tidak resmi juga sudah dipenuhi," beber Ahmadi, kepada KabarKalteng, Senin (27/8/2018).

    Diakui oleh Ahmadi, dari dua kali upaya dirinya sebagai yang ditugaskan oleh DPRD untuk memfasilitasi masalah tersebut, tidak juga ditemukan solusi dan keterangan yang jelas dari pihak PTSP ataupun Distamben.

    Dijelaskan oleh Ahmadi lagi, melalui orang kepercayaan ketiga pemohon, yakni Yulius Candra, telah diserahkan uang sebesar Rp30 juta kepada oknum dinas terkait, untuk biaya pengurusan perizinan yang dijanjikan selama tiga hari pasti diterbitkan.

    "Namun sejak tiga bulan lalu sampai saat ini, izin yang dijanjikan belum juga diterbitkan, malah yang datang kepada pemohon adalah permintaan kelengkapan berkas baru lagi dari pihak dinas terkait, yakni berupa berita acara dari DLH Barsel dan surat persetujuan masyarakat," pungkasnya.

    Hal inilah, yang semakin membingungkan para pemohon, yang beberapa waktu lalu kembali meminta kepada Yulius Candra untuk menanyakan kepada dinas terkait, kenapa izinnya belum diterbitkan.

    Namun anehnya, berdasarkan informasi yang didapat dari pegawai Dinas terkait, izin dapat diterbitkan bila sudah membayar uang Reklamasi sebesar Rp15 juta lagi.

    Padahal pihak pemohon sebelumnya sudah menyetorkan dana sebesar Rp20 juta, itu adalah dana jaminan sebagai kesungguhan setiap permohonan izin, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang lama, akan tetapi karena Pergub itu sudah dicabut, sehingga semua dana kesungguhan itu seharunya dikembalikan kepada pemohon.

    Akan tetapi setelah pemohon mengajukan pengambilan dana dimaksud, dari pihak Distamben mengatakan dana tersebut tidak dapat dikembalikan sebelum izin Produksinya terbit.

    "Semestinya Distamben mengembalikan dana kesungguhan sebesar Rp 20 juta, sebelum izin produksinya keluar, karena Pergubnya sudah tidak berlaku!" tukasnya.

    Terkait hal itulah, ketiga pemohon akan melaporkan segera dugaan Pungli tersebut, kepada pihak penegak hukum.

    "Karena permasalahan ini, pihak pemohon sangat kecewa dan mulai mengumpulkan bukti bukti, termasuk dana yang telah dibayarkan kepada dinas terkait untuk dilaporkan kepihak berwajib dalam waktu dekat ini," ungkap Ahmadi.[tampetu]


    • Komentar
    • Facebook Komentar

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Anggota Dewan Ini Curigai Praktik Pungli di Dinas Ini...! Rating: 5 Reviewed By: Kabar Kalteng
    Scroll to Top