Pendaftaran Masih Berlangsung, Bacaleg Harus Penuhi Sejumlah Syarat

Print Friendly and PDF


KUALA KAPUAS - Saat ini tengah berlangsung masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Pemilu 2019. Sejumlah Partai Politik (Parpol) dan bacaleg juga tengah mempersiapkan berbagai persyaratan

"Terkait persyaratan diatur dalam PKPU RI nomor 20 tahun 2018, dan juga  Surat Edaran KPU RI," Kata Budi Prayitno, Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Jumat (6/7/2018).

Berdasarkan PKPU, sambungnya, Parpol akan menyerahkan daftar Caleg DPRD Kabupaten ke kantor KPU. Dari daftar bacaleg tersebut diwajibkan terdapat 30 persen perwakilan perempuan.

"Selain syarat berbagai dokumen admistrasi, sebelumnya juga dilakukan pengisian Sistem Informasi Calon (Silon)," imbuh Budi.

Menurutnya, penggunaan Silon dimaksudkan mempermudah banyak pihak melakukan pengecekan terhadap data maupun riwayat daftar bacaleg yang didaftarkan ke KPU.

"Partai Politik yang akan mendaftarkan bacalegnya tentu harus menyiapkan dokumen yang memuat syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana yang diatur dalam UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu,  serta PKPU 20 Tahun 2018," tambah Agus Hilmi, komisioner KPU divisi teknis. [zulkifli]

Berikut Peraturan terkait ketentuan atau cara pendaftaran yang terdapat  pada PKPU 20 tahun 2018 pasal 6 ayat 1 sampai 3.

Sedangkan terkait Silon terdapat pada pasal 10 ayat 3.

Aturan tersebut berisi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

a. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;

b. jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;

c. disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan

d. di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan.

(2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

(3) Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Pasal 10

(3) Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon.


TAG