Mukerda, Ini Program Utama Organda Kalteng

Print Friendly and PDF


PALANGKA RAYA - Sebagai program utama yang harus dilakukan, Pengurus DPD Organda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) segera melaksanakan konsolidasi organisasi. Ini juga sehubungan dengan masa kepengurusan DPD/DPC Khusus/DPU yang sudah rata-rata habis masa berlakunya.

Hanya saja, masih sangat sulit menyelesaikan program ini, karena sepertinya mungkin sudah dianggap Organda ini sebagai organisasi yang tidak menarik lagi.

Lodewik Christopel Iban SH, Ketua DPD Organda Kalteng menuturkan, hal ini juga akibat karena keberadaan kepengurusan Organda yang sudah tidak terlibat lagi dalam proses regulasi perizinan dan pengaturan trayek, karena anggota dapat langsung melakukan proses pengurusan izin tanpa melakukan registrasi dan tanpa rekomendasi dari pengurus Organda.

"Dengan kondisi tersebut kita berharap kedepannya agar keberadaan Organda di Kalteng bisa diterima semua pelaku usaha khususnya di jalan darat," kata Lodewik.

Terpisah, Rahmadi MB selaku ketua komisi C yang ditunjuk pada sidang pleno Muskerda I dan juga utusan dari Barito Selatan (Barsel) ditunjuk sebagai ketua DPC Organda Barsel menuturkan, keberadaan Organda khususnya di wilayah Barsel dan Kalteng pada umumnya.

Karena itu, lanjutnya, hendaknya bisa didukung dan saling mengisi satu dengan lainnya, agar dunia usaha bidang angkutan bisa serasi dan sejalan sesuai yang diamanatkan Undang-undang.

"PM 108 Tahun 2017 PM 108 Tahun 2017 yang mulai berlaku pada 1 November 2017 mengatur tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yakni angkutan dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu, atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap," ujarnya.

Dilajutkannya, beberapa jenis angkutan yang termasuk dalam kategori di atas, yakni taksi, angkutan pariwisata, angkutan karyawan, angkutan sewa, angkutan permukiman, dan angkutan sewa khusus dengan penggunaaninformasi.

"Nantinya Organda bisa mensosialisasikan dan merangkul semua pengusaha atau penyelenggara angkutan umum di daerah masing-masing," imbuhnya.

Lebih lanjut, dalam program kerja nantinya Organda akan melaksanakan penertiban angkutan umum kota dan antar kota/provinsi, penertiban taksi liar, penertiban Moda angkutan truck, Pick up agar semua dapat bekerja dengan baik dan terciptanya harmonisasi di jalan umum demi pelayanan prima kepada masyarakat.

Sebagai anggota Organda badan Usaha/perorangan untuk PO/Firma/CV/dalam trayek, BUMN/PT, Koperasi uang pangkal Rp 1 juta, sedangkan iuran perbuln perunit sesuai jenis mobilnya yaitu untuk truk Rp50 ribu, sedangkan untuk Minibus berkisar Rp20 ribu dan Pick up Rp5 ribu.

"Dalam pembahasan Komisi C Sidang Pleno Mukerda I Organda kali ini, dan nantinya akan disampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota Organda se-Kalteng," tukasnya.[deni]


TAG