Terbukti Money Politic, Penerima dan Pelaku Disanksi Pidana

Print Friendly and PDF


KUALA KAPUAS – Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016, disebutkan pelaku atau pemberi dan penerima money politic dalam Pemilu atau Pilkada jika terbukti keduanya akan  mendapatkan sanksi pidana mulai dari sanksi denda hingga sanksi kurungan

“Iya tetap berlaku Undang-undang itu (UU nomor 10/2016) pelaku dan penerima sama-sama ada sanksi,” kata Iswahyudi Wibowo, Ketua Panwaslih Kabupaten Kapuas, Senin (18/6/2018).

Sanksi pelaku dan penerima politik uang lanjutnya diatur pada pasal 187A ayat 1 dan 2, Undang-undang nomor 10 tahun 2016.

“(Money politic) pemberian dengan kata-kata ajakan atau mempengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih salah satu Paslon, jadi saat memberikan sesuatu disertai ajakan,” terang Iswahyudi

Menurutnya, money politik itu waktu kejadiannya adalah peristiwa sampai dengan hari pencoblosan, di mana untuk batas pelaporan tidak lebih tujuh hari setelah hari pencoblosan.

Dikatakannya juga, prosedur untuk melaporkan adanya dugaan politik uang yaitu adanya pelapor dan terlapor, adanya dua saksi dan adanya bukti-bukti pendukung.

Sebagaimana diketahui Pilkada Kapuas, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2018, hanya dalam hitungan hari saja lagi, pada 24 Juni sudah memasuki masa tenang dan Rabu, 27 Juni 2018 adalah hari pencoblosan. [zulkifli]

Berikut Sanksi Pelaku dan Penerima Politik Uang:

UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 187A
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).


TAG