• Latest News

    Senin, 04 Juni 2018

    Johansyah: Pemerintah Harus Tegas terhadap PBS Bandel


    PULANG PISAU - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) mendorong pemerintah agar bersikap tegas pada perusahaan yang terbilang "nakal/bandel".

    Termasuk kepada PT SCP 2 dan PT BAFM yang terkesan enggan memberikan kepastian terkait pembangunan kebun plasma yang diharapkan masyarakat Desa Sei Hambawang.

    "Sebenarnya sudah banyak peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, mulai dari undang-undang tentang perkebunan, peraturan menteri pertanian, dan peraturan daerah provinsi. Ada juga yang mengatur tentang salah satu kewajiban PBS dalam membangun kebun plasma untuk masyarakat. Namun faktanya seperti yang mencuat di media massa dari hasil fakta lapangan hal tersebut belum direalisasikan PBS yang berdomisili di Kecamatan Sebangau Kuala. Dari itu kita harapkan pemerintah daerah mendorong pihak perusahaan untuk segera merealisasi dari peraturan-peraturan itu," tutur H Johansyah kepada KabarKalteng, Selasa (5/6/2018) via WhatsApp.

    Bang Jo, ia begitu sapaan akrab legislator ini juga mengatakan, bahwa dirinya melihat polemik ini terjadi karena di satu sisi perusahaan tidak serius dalam mentaati peraturan pemerintah. Di sisi lainnya pemerintah juga terkesan kurang tegas dalam menindak PBS yang selalu membuat berbagai macam alasan untuk memperlambat pelaksanaan pembangunan kebun plasma.

    "Mestinya pemerintah secara periodik mengevaluasi progres dari pelaksanaan kewajiban plasma, dan pihak perusahaan pun harus menyampaikan laporan  progresnya kepada pihak terkait," tukasnya.

    Bang Jo juga kembali menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini harus lebih tegas lagi dal menyikapi perusahaan yang dinilai bandel untuk menjalankan dan mematuhi aturan tersebut. Karena selama ini kita belum pernah mendengar pemberlakuan sangsi terhadap perusahaan yang terindikasi tidak mentaati peraturan pemerintah.

    "Makanya banyak pengaduan dari masyarakat yang masuk ke DPR. Padahal untuk plasma itu sudah tertuang dalam perundang-undangan dan masyarakat bisa mendapatkan kebun plasma yaitu sebesar 20 persen dari luasan perijinan yang dikantongi oleh pihak perusahaan, jadi terus kita dorong agar pemerintah bersama-sama menindak tegas bagi PBS yang dianggap nakal/bandel ini," tegasnya kembali.[manan]


    • Komentar
    • Facebook Komentar

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Johansyah: Pemerintah Harus Tegas terhadap PBS Bandel Rating: 5 Reviewed By: Kabar Kalteng
    Scroll to Top