Pemdes Wajib Daftarkan Perangkat Desa dan Anggota BPD sebagai Peserta BPJS Kesehatan

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 111 Tahun 2013, Tentang BPJS Kesehatan, dan guna mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka diwajibkan bagi Pemerintahan Desa untuk mendaftarkan seluruh perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal ini, disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Muara Teweh, Dewi Kurnia Wijayati, di sela-sela kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Teknis Pengalihan Kepesertaan Program JKN Bagi Perangkat Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018, yang digelar di Aula Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD) Barsel, Kamis (31/5/2018).

Kepada awak media, Dewi menjelaskan, bahwa sosialisasi yang dilaksanakan sejak Rabu (30/5/2018) hingga Kamis (31/5/2018) tersebut, bertujuan agar seluruh Pemdes, bisa segera mendaftarkan seluruh perangkat desa dan BPD, menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Sosialisasi ini, bertujuan agar seluruh perangkat desa dan BPD, jangan ada lagi yang tidak terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan, guna memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku," tukasnya.

Di dalam penyampaian sosialisasi tersebut, diakui oleh Dewi, pihaknya juga menyampaikan kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan, mengenai bagaimana proses pendaftaran dan berkas apa saja yang menjadi syarat untuk mendaftarkan perangkat desa sebagai peserta BPJS Kesehatan dan yang terakhir, adalah bagaimana dengan sumber pendanaan untuk pembayaran iuran bulanan peserta.

Khusus untuk poin terakhir, diakui oleh Dewi lagi, pihak desa dalam hal ini, diwajibkan menyisihkan sebagian dari dana Alokasi Dana Desa (ADD), disetiap bulannya guna membayar iuran kepesertaan.

"Sumber pendanaan iuran peserta itu sendiri, pihak Pemdes wajib menganggarkan dari ADD di setiap bulannya," tukas Dewi menerangkan.

Lebih lanjut, dikatakan oleh wanita yang selalu mengenakan busana hijab ini, perangkat desa dan BPD sendiri, dimasukkan sebagai peserta BPJS Kesehatan kategori Peserta Penerima Upah (PPU), yang sistem pembayaran iurannya dihitung berdasarkan penghasilan perbulan.

"Lima persen dari gaji perbulan, itulah yang wajib dibayarkan oleh Pemdes untuk iuran kepesertaan perangkat desa dan BPD!" tutupnya.[tampetu]


TAG