Ketua DPRD Minta Penyusunan Perbup Dapat DipertanggungJawabkan

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Tamarzam, meminta agar seluruh SDM di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemkab Barsel, terutama Bagian Hukum Setda, agar setiap melakukan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup), harus lebih teliti supaya bisa dipertanggung jawabkan.

Hal tersebut, disampaikan oleh politisi PDIP yang akrab disapa Ake ini, kepada awak media, Senin (21/5/2018), di Kantornya.

Ake mengkritisi kebijakan pihak birokrasi Setda, yang dianggapnya lemah dan tidak berani mempertanggung jawabkan keputusan yang berkaitan dengan apa yang tertuang dalam Perbup.

"Sebenarnya tidak perlu takut dengan opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), apalagi kalau memang hal itu tercantum dalam Perbup," tukas Ake.

Kritik tersebut, disampaikan oleh Ake, terkait permasalahan berdasarkan opini dari BPK yang mewajibkan setiap ASN termasuk seluruh anggota DPRD Barsel, agar mengembalikan kelebihan perhitungan pembayaran uang SPPD di tahun 2017.

Hal itu, menurut Ake, bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di Perbup Nomor 6 Tahun 2014, Tentang perubahan terhadap Perbup Barsel Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat/PNS dan Pegawai Tidak Tetap, Pengurus dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemkab Barsel.

"Berarti Perbup yang disusun oleh jajaran birokrasi selama ini, tidak bisa dipertanggung jawabkan, karena kalah melawan keputusan BPK yang hanya berdasarkan opini!" ucapnya.

Dibeberkan oleh orang nomor satu di parlemen Barsel lagi, pertentangan antara opini BPK dengan Perbup Barsel tentang SPPD adalah, di Perbup diatur bahwa setiap pembiayaan perjalanan Dinas, itu dibayarkan terhitung sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, mulai dari perjalanan hingga pada saat pelaksanaan hari H kegiatan. Sedangkan dalam opini BPK, hal tersebut merupakan kelebihan pembiayaan, sebab yang terhitung SPPD adalah hanya pada saat pelaksanaan kegiatan.

Untuk itu, Ake meminta kepada Sekretaris Daerah Barsel dan stakeholder terkait yang bertugas menyusun Perbup, agar lebih teliti dalam melakukan penyusunan Perbup, agar kejadian serupa pengembalian dana SPPD tidak lagi Terulang dikemudian hari.

"Kami harap setiap Perbup yang diterbitkan oleh Pemkab, dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan, agar kejadian serupa pengembalian dana SPPD akibat salah persepsi ini, tidak terulang lagi!" tegas Ake.[tampetu]


TAG