• Latest News

    Rabu, 09 Mei 2018

    Jadi Kekuatan Akar Rumput, Kades "Haram" Disentuh Kepentingan Politik


    BUNTOK - Tak lama lagi Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 27 Juni 2018. Daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tersebut terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, dengan total 171 daerah.

    Menjelang perhelatan ini digelar, gerakan-gerakan politis dan manuver-manuver jitu pun disiapkan oleh masing-masing calon. Mulai dari menyiapkan strategi kampanye, blusukan hingga ke pelosok desa guna mengumpulkan simpul-simpul massa.

    Tak heran jika banyak calon kepala daerah mengincar kepala desa untuk menjadi mesin penggerak massa untuk meraup sebanyak-banyaknya suara.

    Nilai penghargaan serta figur ketokohan yang tinggi dari Kades menjadi daya tarik dan patut untuk diperhitungkan oleh masing-masing pasangan calon kepala daerah.

    Bisa dibayangkan jika calon kepala daerah bisa mempengaruhi satu orang Kades, tentu hasilnya bisa puluhan bahkan ratusan orang akan berbondong-bondong mengikuti arahan atau perintah dari Kades tersebut.

    Melihat peluang tersebut banyak calon kepala daerah mengincar dan merayu para Kades agar bisa bergabung dalam gerbong mereka. Karena itu, tak heran jika Kades diibaratkan instrumen politik akar rumput yang mampu menembus relung-relung terdalam kehidupan rakyat yang ia pimpin.

    Namun politik praktis yang demikian itu "haram" dilakukan oleh seorang Kades beserta perangkatnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29, di mana menyebutkan Kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu.

    Kemudian dilarang menjadi pengurus partai politik serta dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah Pasal 30  ayat (1) berbunyi.

    "Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis," terang Harliansyah SH, salah satu peneliti Institut Demokrasi dan Pemerintahan Daerah (Indepemda).

    Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 70 tegas melarang keterlibatan kepala desa dalam kampanye.

    "Kepala desa juga dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon di kampanye," imbuh putra asal Desa Baru, Barsel ini.

    Dilanjutkannya, berdasarkan penelusuran di Jawa Barat, terdapat enam Kades menjadi tersangka yang diduga ikut berkampanye dan menjadi tim sukses salah satu calon Gubernur di Jawa Barat. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat empat bulan atau paling lama 2 bulan atau atau denda paling sedikit  Rp200 juta atau paling banyak Rp1 miliar.

    Fenomena seperti ini, sejatinya Panwaslu harus ketat mengawasi politik praktis yang dilakukan oleh Kades. Apalagi Panwaslu dibentuk untuk mewujudkan penyelegaraan Pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan Pemilu berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

    Netralitas Kades sangat menunjang bagi terlaksana pemerintahan yang baik. Kades fungsinya berperan sebagai aparatur negara di Desa yang bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat.

    Kades juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan adil. Karena itulah Kades harus netral dari berbagai hasutan politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    Pentingnya menjaga netralitas juga semestinya dijadikan sebagai suatu paham yang harus di junjung tinggi agar misi yang bersangkutan sebagai pelayan masyarakat tak terkontaminasi dengan kepentingan yang fragmatis.

    "Ini tentu harus dipahami dan betul-betul dijaga oleh semua kepala desa agar tidak membuat sikap dan perilaku blunder," pungkasnya.[kenedy]


    • Komentar
    • Facebook Komentar

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Jadi Kekuatan Akar Rumput, Kades "Haram" Disentuh Kepentingan Politik Rating: 5 Reviewed By: Kabar Kalteng
    Scroll to Top