Banyak Kendala jadi Sebab Belum Cairnya Dana Desa di Barsel

Print Friendly and PDF

BUNTOK - Belum dicairkannya Dana Desa (DD) bagi 73 desa se-Kabupaten Barito Selatan, untuk tahun anggaran 2018, merupakan akibat dari beberapa beberapa kendala. Apa saja kendalanya? Simak penjelasannya!

Ditemui di kantornya, Kamis (31/5/2018), Kepala Bidang Administrasi Desa dan Kelembagaan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD) Barsel, Bambang Purwadi, menuturkan bahwa ada beberapa kendala yang menyebabkan belum bisa dicairkannya DD bagi 73 desa se-Barsel. 

Hingga akhir bulan Mei 2018, baru 34 desa dari 86 desa se-Barsel, yang sudah direkomendasi oleh DSPMD kepada pihak DPPKAD Barsel, dan hanya 13 desa yang baru menerima pencairan DD.

Kendala yang pertama, adalah karena adanya keterlambatan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Barsel, mengenai petunjuk pengelolaan DD tahun 2018, yang diketahui baru di terbitkan pada minggu ketiga bulan April 2018. 

Kendala berikutnya, adalah karena adanya program baru dari Pemerintah Pusat, yakni program pembangunan padat karya yang harus dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga membuat Pemdes harus merevisi kembali APBDes.

"Hal tersebutlah, yang membuat Pemdes terlambat, karena harus menyusun kembali revisi APBDes masing-masing," terangnya.

Selain itu, keterlambatan pencairan DD, diakui oleh Bambang, juga karena adanya keterlambatan proses dari Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan pihak Bank. 

"Kalau DSPMD ya cepat saja, ada rekomendasi dari pihak Kecamatan langsung kami rekomendasikan kepihak DPPKAD, entah kalau dari DPPKAD dengan pihak Bank, yang menyebabkan keterlambatan pencairan, kami juga tidak tahu," akuinya.

Diterangkan oleh Bambang lagi, sesuai dengan ultimatum yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, pelaksanaan pencairan DD, wajib selesai selambat-lambatnya pada minggu ketiga bulan Juni 2018. Untuk itu, pihaknya mengharapkan, agar seluruh Pemdes di Barsel, yang belum menyerahkan APBDes untuk pencairan DD, agar bisa menyerahkan selambat-lambatnya terakhir pada minggu pertama bulan Juni 2018.

"Kita sangat mengharapkan, agar semua Pemded yang belum menyerahkan APBDes dan rekomendasi dari Kecamatan, selambat-lambatnya minggu pertama bulan Juni 2018, guna menghindari hangusnya DD bagi desa yang terlambat mengajukan pencairan, hal ini, berhubungan dengan perintah Kemenkeu RI, yang mengultimatum bahwa batas akhir pencairan DD adalah minggu ketiga bulan Juni 2018," pintanya.[tampetu]

TAG