Desa Jangan Ragu Gunakan ADD dan DD

Print Friendly and PDF


PULANG PISAU - Upaya menyejahterakan masyarakat desa, diakukan pemerintah pusat. Karena itu, kemudian dikucurkan dana sangat besar pada Anggaran Dana Desa (DD).

Kucuran DD tersebut tentunya perlu pengawalan dalam pelaksanaannya, dengan harapan realisasinya tidak salah arah.

Dari itu dalam pelaksanaannya, pihak Kejaksaan telah dipercaya untuk memberikan pengawalan yang masuk dalam program TP4D, di mana pihaknya berkewajiban memberikan pemahaman, pengawalan serta pengawasan terkait pengelolaan dana tersebut.

Karenanya, pihak Kejaksaan tidak henti-henti memberikan masukan-masukan kepada seluruh aparatur desa terkait ADD dan DD.

Di antara upaya kejaksaan dalam hal itu, pihaknya terus menggelar kegiatan sosialisasi dan sekaligus MoU Fakta Integritas kepada kepala desa se-kabupaten/kota.

Kali ini, dalam Kunjungan Kerja (Kunker), Kepala Kejaksaan Negeri Kalteng melalui Wakajari Kalteng menggelar penandatanganan fakta integritas kepala desa se-Kabupaten Pulang Pisau.

"Kegiatan ini jangan hanya dijadikan kegiatan seremoni saja, namun harus diimplementasikan," ucap Kajati Kalteng, Adi Sutanto SH MH melalui Wakajati Rudy Yulianto SH MH saat penandatanganan MoU Fakta Integritas yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Rabu (9/5/2018).

Menurut Wakajari, kegiatan kali ini intinya jangan ada dari dana desa digunakan secara pribadi, kalau tidak ingin berurusan dengan hukum.

Meski demikian, pihaknya juga menerangkan fungsi kejaksaan sekarang bukan melakukan penindakan langsung namun yang terpenting memberikan pemahaman, pencegahan dan pengawasan bagi pengelolaan ADD dan DD.

"Artinya tidak usah takut dalam penggunaan DD, yang penting itu sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang masih ragu-ragu dalam pengelolaannya, maka berkoordinasi dengan pihak kejaksaan setempat melalui TP4D. Memang kadang kalanya ada pihak yang tidak puas dalam kinerja desa, tapi itu bukan halangan dalam merealisasikan dana tersebut," terangnya.

Ia juga mengatakan, dalam hal ini semua harus bersama-sama dalam upaya membangun daerah. Dari itu kembali ditegaskan, jangan ragu dan jangan khawatir untuk mengunakan dana desa yanh tentunya hal ini didampingi oleh pihak kejaksaan.

"Kejaksaan bukan musuh kita akan tetapi kita semua sahabat. Oleh karena tupoksi kami saja selaku penegak hukum," ujar Wakajati.

Ia menambahkan, apabila nantinya sudah dilakukan pendampingan oleh pihak kejaksaan, masih saja ada yang berani menyalahgunakan anggaran desa tersebut, maka jangan salahkan pihak kejaksaan untuk memprosesnya.

"Melalui tim TP4D dan Pemkab setempat  wadah koordinasinya yang tepat. Yang pastinya kita terus mendukung pembangunan di desa," imbuhnya.[manan]


TAG