Antisipasi KKN, Struktur Pemerintahan Desa Perlu Dibenahi 

Print Friendly and PDF


KUALA KAPUAS - Struktur Pemerintahan Desa (Pemdes) di Kabupaten Kapuas, tampaknya perlu dibenahi. Ini penting  untuk menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mengingat adanya pejabat strategis Pemdes berasal dari kalangan keluarga Kepala Desa.

Pejabat strategis itu, seperti sekretaris, bendahara dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Fakta tidak nyaman ini diungkap Suryadi, Ketua Kebangkitan Indonesia Baru Kapuas. "Parahnya lagi ada sebagian desa yang istrinya menjabat sebagai kepala desa, suaminya diangkat jadi bendahara desa. Bahkan hampir seluruh keluarga Kades semuanya punya peranan di pemerintah desa," jelasnya kepada KabarKalteng, Rabu (23/5/2018).

Dikhawatirkan, lanjut ketua ormas relawan Jokowi ini, dengan tatanan struktur pemerintahan desa seperti itu akan mengakibatkan terjadinya korupsi yang nantinya merugikan keuangan negara.

"Seperti yang kita ketahui selama ini pemerintah pusat sangat memprioritaskan pembangunan di tingkat desa dengan cara mengucurkan uang melalui dana desa yang nilainya cukup fantastis," imbuhnya.

Suryadi berharap Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kapuas benar-benar selektif melakukan pengawasan terhadap struktur Pemdes.

"Ini penting agar tidak kecolongan lagi. Jufa supaya terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotismi (KKN)," terang Suryadi.

Terkait kasus yang diungkap Suryadi, Drs Ibak MPd, Kepala DPMD Kapuas mengatakan, seharusnya tidak dibolehkan dalam struktur pemerintahan aparat desa ada kaitan hubungan keluarga. Apalagi statusnya suami istri yang sama-sama memegang jabatan di desa yang mereka pimpin. 

"Jangankan diangkat jadi aparat desa, saat pemilihan kepala desa (Pilkades) juga tidak diperbolehkan dari kalangan calon Kades yang menjabat sebagai panitia Pilkades. Apalagi sampai mengangkat keluarganya jadi aparat desa, itu sudah bertentangan dengan etika dan aturan," papar Ibak.

Untuk itu, DPMD Kapuas kini melakukan seleksi penerimaan aparat desa yang panitianya terdiri dari Kades, pihak kecamatan dan dari DPMD sendiri.

"Hal itu sudah kami laksanakan di Kecamatan Bataguh, dengan harapan ke depannya nanti struktur di pemerintahan aparat desa tidak ada lagi kaitan hubungan keluarga. Apalagi masih sedarah," tutup Ibak saat ditemui KabarKalteng di ruang kerjanya.[angga]


TAG