Terima 160 Tenaga Kerja Kontrak di DPUPR dan Dishub, Efektifkah?

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Sedikitnya 160 orang tenaga kerja kontrak direkrut oleh Agus In'yulius, yang diketahui sekitar 90 orang ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta 70 orang lainnya ditempatkan di Dinas Perhubungan (Dishub).

Dengan banyaknya tenaga kerja kontrak tersebut, dan berapa anggaran yang disiapkan oleh kedua SOPD dalam hal pembiayaannya, untuk apa dan dimana saja penempatannya, serta bagaimana solusi pembiayaannya? Simak jawaban Kadis dan Sekretaris DPUPR berikut!

DPUPR dan Dishub Barsel, dibawah kepemimpinan Agus In'yulius, sebagai Kepala Dinas, di awal tahun 2018 lalu hingga beberapa minggu terakhir di bulan Maret 2018, diketahui telah menerima sedikitnya 160 orang tenaga kerja kontrak, yang dibagi kedalam dua SOPD tersebut, dengan rincian 90 orang di DPUPR dan 70 orang dipekerjakan di Dishub Barsel.

Untuk apa tenaga kerja sebanyak itu ditempatkan dikedua SOPD tersebut dan bagaimana solusi pembiayaannya, yang diketahui menelan biaya hingga Rp170 juta per bulan hanya untuk pembayaran honor tersebut?

Sesuai janji, KabarKalteng menemui pihak DPUPR di kantornya, Senin pagi (9/4/2018), Sekretaris DPUPR, Hawinu, mengakui bahwa untuk di DPUR sendiri pihaknya menerima tenaga kerja kontrak tersebut, untuk beberapa keperluan dan sesuai dengan kebutuhan.

Sebagian besar tenaga kerja kontrak di DPUPR tersebut, dijelaskan oleh Hawinu, ditempatkan sebagai pengawas internal, yang nantinya bertugas mengawasi setiap paket proyek pembangunan SOPD DPUPR di lapangan. Kemudian untuk sisanya, disampaikan oleh Hawinu lagi, akan ditempatkan di bidang-bidang sebagai tenaga administrasi dan resepsionis dan lainnya.

"Sebagian besar akan ditempatkan untuk bantuan pengawasan di lapangan paket-paket proyek milik DPUPR, mereka nantinya bertugas mencatat secara harian progres pekerjaan, dari pelaporan tersebut nantinya dijadikan data laporan internal DPUPR," jelas Hawinu.

Untuk pembiayaan sendiri, diakui oleh Hawinu, sebenarnya anggaran yang tersedia hanya mampu untuk mengakomodir selama enam bulan saja, apabila keseluruhan tenaga kerja kontrak yang ada dipekerjakan semua. Karena itulah, pihaknya kemudian mengambil inisiatif solusi, bahwa seluruh tenaga kontrak yang ada hanya akan diberikan kontrak kerja selama enam bulan saja, dan selama enam bulan tersebut, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja kerja para tenaga kontrak dimaksud.

"Dengan upah sebesar Rp1 juta per orang, anggaran kita tidak mencukupi untuk memenuhi pembiayaan keseluruhan tenaga kerja yang ada, makanya selama enam bulan akan kami evaluasi lagi masing-masing tenaga kerja, sesuai dengan kinerja mereka. Namun untuk yang ditugaskan sebagai pengawas lapangan, itu akan tetap ada disediakan biaya tambahan penghasilan, sesuai dengan jumlah dan wilayah kerja mereka," rincinya.

Dilain pihak, Kepala DPUPR yang juga merupakan Plt Kadishub Barsel, Agus In'yulius lebih jauh menerangkan, bahwa sebenarnya pihaknya bukan merekruit tenaga kerja kontrak baru, namun hanya mengakomodir sebagian besar tenaga kerja kontrak yang lama, yang menurutnya tidak terdata di SOPD yang dipimpinnya.

"Sebenarnya sebagian besar dari mereka (tenaga kerja kontrak), merupakan orang lama, yang tidak terdata di database kami. Hanya sebagian kecil saja yang merupakan murni rekruitan baru," bebernya, tanpa menyebutkan rincian jumlah berapa tenaga kontrak baru dan berapa tenaga kontrak yang lama.

Selanjutnya, Agus juga menyampaikan, bahwa pihaknya sebenarnya tidak mau merekruit sendiri perihal tenaga kerja kontrak, hal ini yang kemudian menyebabkan perekruitan tenaga kontrak tersebut, tidak melalui tes tertulis ataupun tes formal lainnya, melainkan hanya tes wawancara saja.

Hal ini, diakui oleh Agus, disebabkan karena adanya beberapa kendala, yakni tidak adanya ketersediaan lembaga atau instansi di lingkup Pemerintahan Kabupaten, yang memang dikhususkan untuk mengurus perekruitan tenaga kerja kontrak. Perihal inilah, yang kemudian menurut Agus, menyebabkan banyak tenaga kerja kontrak yang diterima oleh pihaknya, tidak memerlukan spesipikasi keahlian ataupun kompetensi khusus.

Berangkat dari permasalahan itulah, kemudian mantan Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Lamandau ini, mengharapkan suatu saat agar di lingkungan Pemkab, ada tersedia salah satu bidang ataupun SOPD, yang dikhususkan sebagai wadah rekruitmen tenaga kerja untuk selauruh SOPD di Barsel.

"Saya malah sangat berharap agar suatu saat, di lingkungan Pemkab Barsel, tersedia bidang ataupun SOPD yang dikhususkan sebagai wadah rekruitmen tenaga kerja kontrak untuk SOPD yang ada, dengan begitu kami akan lebih mudah, karena tenaga kerja yang ada pastilah sesuai kompetensi yang dibutuhkan," tukas Agus.[tampetu]


TAG