Rakorwil Forsesdasi Harus Bawa Sembilan Usulan Prioritas untuk Munas

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri S.Hut MP, menekankan agar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Kalteng, menghasilkan sembilan usulan prioritas, yang akan dibawa pada saat Musyawarah Nasional (Munas) Forsesdasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018.

Bertempat di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Jaro Pirarahan, Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Senin malam (16/4/2018), dalam penyelenggaraan Rakorwil Forsesdasi tingkat Provinsi Kalteng tahun 2018, Plt Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri S.Hut MP, menekankan, agar seluruh Sekda Kabupaten/Kota se-Kalteng, baik yang hadir secara langsung maupun yang diwakili, untuk mendukung pembahasan sembilan usulan prioritas yang akan dibawa di Munas Forsesdasi, pada tanggal 22 April 2018 mendatang, di Mataram, NTB.

Adapun sembilan usulan prioritas yang dimaksud, adalah mendorong Pemerintah pusat menyangkut permasalahan tarik menarik kepentingan, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara pemerintah daerah dan SOPD. Kedua, mendorong agar pemerintah pusat mengkaji kembali perihal kebijakan perizinan pertambangan, terutama galian C, yang saat ini semua dipegang oleh Provinsi, padahal galian C sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara luas, dan sangat diharapkan agar bisa dikembalikan kebijakan perizinannya kepada Kabupaten/kota, karena dengan perizinan tersebut dipegang oleh Provinsi, maka akan mempersulit masyarakat di Kabupaten/kota. Apalagi diketahui bahwa Provinsi Kalteng luasnya satu setengah kali pualau Jawa luasnya, menyebabkan jangkauan sangat jauh, hal ini menyebabkan pelayanan perizinan pertambangan galian C tidak maksimal.

Kemudian, mendorong agar pemerintah pusat mengkaji kembali menyangkut masa jabatan pimpinan tinggi pratama dan madya, agar tidak dibatasi selama lima tahun, kecuali pejabat tersebut mengalami penurunan kesehatan atau kendala lainnya. Selanjutnya, adalah agar Sekda baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota, dipilih langsung oleh Gubernur, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Berikutnya, adalah mendorong agar pemerintah pusat mengkaji kembali status kenaikan eselon pada Inspektorat baik Provinsi atau Kabupaten/Kota.

"Karena apabila eselon inspektur eselonnya sama dengan Sekda, maka dikhawatirkan akan terjadi "dua matahari" atau dualisme kepemimpinan, dalam suatu struktur SOPD," tukasnya.

Fahrizal juga melanjutkan, usulan selanjutnya yang harus menjadi prioritas dalam Munas, adalah kepentingan pengurusan dalam bidang Pendidikan, yang pada tingkat SMA sederajat, seluruhnya ditarik ketingkat Provinsi, hal ini yang kemudian menyulitkan Kabupaten/kota, karena permasalahan kendala jarak antara Kabupaten/kota dengan pusat pemerintahan Provinsi.

Kemudian, Forsesdasi juga diminta mendorong agar pemerintah pusat segera memperjelasperihal kebijakan Kesbangpol.

"Khusus untuk Kesbangpol, kita harus segera meminta kejelasan dari Pemerintah Pusat, karena sebelumnya diinformasikan bahwa Kesbangpol ditarik seluruhnya kepusat, namun hingga saat ini ternyata masih dipegang oleh daerah," bebernya.

Usulan selanjutnya yang harus menjadi prioritas, adalah menyangkut Dukcapil, yang kebijakannya semua ditarik oleh Kemendagri, namun ternyata semua pembiayaan tetap dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Satu hal usulan yang paling disorot, adalah menyangkut Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPBD).

"Hal tersebut harus jadi usulan, terkait masih ditangguhkannya status kepegawai sipil BNPBD," sebutnya.

Sedangkan yang menjadi prioritas usulan terakhir, adalah menyangkut indikator penilaian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang menurut Fahrizal, perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat.

Sebab selama ini, indikator penilaian penganggaran DAU dan DAK oleh Pemerintah Pusat, salah satunya berdasarkan jumlah penduduk, mengakibatkan Kalteng anggaran pembangunannya hanya berkutat di angka Rp4 triliun saja, sehingga menyulitkan Pemda dalam hal pembangunan.

"Sedangkan kita tahu sendiri, Kalteng ini luas wilayahnya jauh lebih besar dibandingkan pulau Jawa, dengan dana pembangunan yang minim, membuat kita kesulitan untuk menganggarkan pembangunan yang merata," tegas pria yang juga tengah menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalteng tersebut menyayangkan.

Rakorwil Forsesdasi yang diselenggarakan di Barsel sebagai tuan rumah tersebut, direncanakan dilaksanakan selama dua hari, yakni pembukaan Senin malam (16/4/2018) sampai Selasa (17/4/2018). Selain membahas berbagai usulan prioritas untuk dibahas di Munas Forsesdasi di NTB akhir April 2018 mendatang, Rakorwil di Barsel, juga membahas menyangkut pembaharuan kepengurusan Forsesdasi Kalteng, yang diketahui akan segera berakhir tahun 2018 ini. Sekaligus, merupakan ajang pembahasan menentukan, Daerah mana yang nantinya akan menjadi tuan Rumah Forsesdasi 2019.

Rakorwil yang dibuka langsung oleh Bupati Barsel, H Eddy Raya Samsuri ST tersebut, dihadiri oleh sembilan Sekda dan lima perwakilan Sekda se-Kalteng,  Wakil Bupati Barsel, unsur Forkompinda Barsel dan beberapa Kepala SOPD di lingkungan Pemkab Barsel.

Dalam kegiatan tersebut, juga dimeriahkan oleh artis Ibukota Jakarta, Astri Weloh, dan didampingi dua artis lokal dari Kota Palangka Raya dan Kota Buntok.[tampetu]


TAG