Money Politic, Pemberi dan Penerima Sama-Sama Kena Sanksi

Print Friendly and PDF


KUALA KAPUAS - Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kabupaten Kapuas mengajak pemilih dan peserta untuk melakukan Pemilu yang jujur dan adil, khususnya pada Pilkada Kapuas 2018. Pasalnya jika terjadi pelanggaran seperti politik uang, bukan hanya pemberi tetapi penerima pun jika terbukti akan mendapat sanksi pidana.

"Kita sampaikan money politic pemberi dan penerima itu sama-sama dipidana," ungkap Iswahyudi Wibowo, SH Ketua Panwaslih Kapuas, Selasa (3/4/2018).

Hal itu disampaikannya sehubungan adanya laporan dugaan politik uang yang diterima pihaknya.

Panwaslih menyampaikan bahwa prosedur laporan sampai dengan penanganan itu ada ketentuan. "Kalau melaporkan sesuatu (politik uang) ada sanksi ada konsekuensi," imbuh Iswahyudi.

Pihaknya juga tidak ada intervensi dan intimidasi baik kepada pelapor maupun terlapor. Namun hanya mengingatkan lagi dalam penanganan laporan ada mekanisme dan juga konsekuensi terhadap laporan itu.

Dijelaskannya, ketentuan money politic itu sudah diatur dalam pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, dimana disebutkan sanksi pidana minimal 36 bulan, maksimal 72 bulan atau denda minimal 200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

"Money politic itu menjanjikan/memberi uang atau materi untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu Paslon," terangnya.

Menurutnya, ketentuan tersebut berlaku sejak ditetapkannya Paslon sampai dengan dilantiknya calon.

"Pemberi dan penerima sama pidananya dan denda berlaku untuk setiap orang," pungkas Iswahyudi.[zulkifli]


TAG