Isu Tenaga Kontrak Titipan Tim Bikin Kecewa Dewan, Benarkah?

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Sejumlah besar anggota DPRD Barito Selatan, yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara anggota gabungan Komisi III dan Badan Anggaran DPRD Barsel, dengan pihak Dinas Kesehatan Barsel, Sekda dan perwakilan RSUD Jaraga Sasameh Buntok, menyatakan kekecawaan mereka terhadap polemik penerimaan tenaga kerja kontrak di Dinkes hingga terkuaknya isu bahwa banyak dari tenaga kerja kontrak tersebut, merupakan titipan tim pemenangan pasangan Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan hasil pantauan KabarKalteng, Kamis (5/4/2018), bertempat di ruang sidang Komisi II DPRD dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD, H Hasanuddin Agani dan Wakil Ketua 2 DPRD, Hj Rayuhani ST, RDP menyangkut polemik penerimaan tenaga kerja kontrak di Dinkes Barsel,  berlangsung panas. Ada enam orang anggota dewan dari dua belas yang hadir dalam RDP tersebut,  menyatakan kekecewaan mereka.

Anggota dewan yang menyatakan kekecewaan mereka, adalah Waket 1 DPRD, H Hasanuddin Agani, Ketua Komisi II DPRD, Ideham, Ketua Komisi III DPRD, Idariani, anggota Banggar DPRD, Astianto, H Jarliansyah dan Hatilawati.

Sikap kecewa yang disampaikan oleh keenam anggota dewan tersebut, adalah menyangkut banyaknya jumlah tenaga kerja kontrak yang diterima oleh Dinkes, lebih besar dibandingkan dana yang tersedia, yakni sebanyak 133 orang tenaga kerja kontrak, sedangkan dana yang tersedia hanya mampu untuk mengakomodir 97 orang saja. Selain itu, diketahui juga bahwa banyak tenaga kerja sebelumnya, baik kontrak maupun tenaga kerja sukarela dengan masa kerja yang cukup lama bahkan mencapai empat tahunan, tidak lulus dalam tes yang dilaksanakan oleh Dinkes Barsel dalam perekruitan tenaga kerja kontrak yang baru.

Kemudian, yang lebih mencengangkan adalah, adanya sebuah isu yang mencuat kepermukaan, bahwa banyak diantara tenaga kerja kontrak yang baru lulus, merupakan titipan dari tim pemenangan pasangan Kepala Daerah terpilih.

"Tolong jelaskan dan buka saja, siapa tim yang dimaksud sebagai orang yang menitip tenaga kerja kontrak di Dinkes!" tegas Hasanuddin, kepada Plt Kepala Dinas Kesehatan Barsel, dr Hj Yulia Setiawati, di tengah forum RDP.

Hal senada juga diungkapkan oleh Idariani, Politisi sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Barsel ini, menyayangkan akan adanya isu yang berkembang tersebut.

"Alhamdullilah ya, saya sebagai ketua Komisi III DPRD, tidak pernah menitipkan siapapun untuk diterima bekerja di semua SOPD di Barsel. Saya mohon kepada ibu (Yulia), agar membuka saja kepada kami, siapa yang mengatas namakan tim menitipkan tenaga kerja di SOPD ibu?" tukasnya mempertanyakan.

Hal yang kemudian menjadi sorotan Idariani, adalah perihal Plt Kadis Kesehatan yang seringkali ketika dihubungi baik via sambungan telepon ataupun SMS, selalu tidak menjawab ataupun membalas.

"Saya juga bingung, kenapa kami sebagai mitra kerja kok baik via telepon ataupun SMS, tidak pernah dijawab ya? Ibu (Yulia) pikir kami tidak penting begitu!?" ketus Idariani.

Tidak jauh berbeda, Ideham,  yang merupakan salah satu anggota Banggar DPRD Barsel, mengutarakan kekhawatirannya terhadap isu tersebut. Sebab menurut Ketua Komisi II DPRD Barsel ini, hal tersebut sangat riskan menjadi masalah, baik bagi pasangan Kepala Daerah maupun anggota DPRD yang pada pesta demokrasi Pilkada lalu, mendukung pasangan Kepala Daerah terpilih.

"Saya ini juga tim, jangan sampai isu tim menitip orang supaya diterima bekerja di SOPD ini, menjadi masalah buat Kepala Daerah terpilih dan juga kami sebagai anggota DPRD. Sangat disayangkan, apabila menitipkan anggota keluarga atau temannya supaya diterima bekerja di SOPD membawa nama tim, nanti jadi masalah tetap saja datangnya kepada DPRD, hati-hati ibu (Yulia), karena tim di luar sana tidak bisa membantu mereka kalau jadi masalah seperti sekarang ini!"  ucap Ideham menegaskan.

Astianto, anggota Banggar DPRD lainnya, juga sempat melontarkan kritik terhadap kebijakan Plt Kadis Kesehatan, terkait isu tersebut.

"Daripada sibuk ngurus titipan tim, lebih baik evaluasi saja kinerja para tenaga kerja Dinkes di lapangan, karena seperti di kampung saya, di Hingan, seringkali saya dapati sendiri bahwa tenaga kesehatannya jarang ada di tempat," kritiknya.

Selain isu tentang titipan tim, H Jarliansyah, juga meminta kepada pihak Dinkes, agar segera menyerahkan daftar nama tenaga kerja kontrak dan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan seluruh tenaga kerja kontrak di Dinkes. Bahkan Jarli, demikian ia akrab disapa, juga sempat melontarkan ancaman, akan mencoret mata anggaran yang diajukan oleh pihak Dinkes, apabila tidak serius melakukan evaluasi yang dimintanya.

"Saya akan jadi orang pertama yang mencoret anggaran untuk pembiayaan tenaga kontrak itu, apabila daftar nama, wilayah penempatan tenaga kerjanya dan jumlah biaya yang diperlukan tidak jelas. Saya mohon agar segera dievaluasi lagi, dan sesegera mungkin diserahkan kepada kami! Pokonya ibu, sebagai mitra kerja, kita ini harus selalu berkoordinasi apalagi terkait masalah anggaran dan kepentingan hidup khalayak ramai!" tukas Jarli bernada sedikit kesal.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kadis Kesehatan, Yulia Setiawati, ketika dikonfirmasi seusai kegiatan RDP, menepis adanya tudingan, bahwa tenaga kerja kontrak yang baru direkuit oleh pihaknya, adalah titipan tim.

"Ah.. Gak ada itu yang namanya titipan tim, kita merekruit tenaga kerja kan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan saja, lagipula mereka yang tidak lulus itu, memang banyak tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) seperti yang disyaratkan oleh UU, dan selebihnya merupakan gugur karena hasil dari evaluasi kinerja kerja mereka selama ini," tepisnya.

Sedangkan perihal terkait dirinya tidak pernah mengangkat telepon ataupun SMS dari beberapa anggota dewan, Yulia beralasan, bahwa hal itu dikarenakan handphone miliknya terkadang dihubungi orang tidak jelas.

"Hp saya ini (sembari menunjukkan Phonsel miliknya) seringkali dihubungi oleh orang-orang yang tidak jelas, makanya saya mohon maaf kepada ibu dan bapak anggota dewan sekalian, untuk mengantisipasi hal tersebut, saya akhirnya tidak ingin terima ataupun balas SMS dan telepon sembarangan. Selain itu, saya kalau di rumah, HP saya ini, saya matikan," jelasnya memberikan alasan.

Bersama dengan Sekda Barsel, Edi Kristanto, disepakati bahwa sesegera mungkin pihak Dinkes dan pihak eksekutif sebagai stakeholder yang bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut, berjanji akan melakukan evaluasi kembali bersama-sama dengan pihak Legislatif.

"Kita lihat saja nanti keputusannya, mungkin saja mereka yang 70 orang itu, akan kita akomodir menjadi tenaga kerja sukarela kembali," terang Yulia sembari berlalu.[tampetu]


TAG