Pemkab Barsel Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik di Barsel

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, berjanji akan semaksimal mungkin melakukan perbaikan guna meningkatkan kepuasan masyarakat, terhadap pelayan publik di Barsel.

Komitmen ini, disampaikan oleh Wakil Bupati Barsel, Satya Titiek Atyani Djoedir, kepada awak media, di sela kegiatan penanda tanganan kesefahaman (MoU) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Maladministrasi, antara Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Wilayah Kalimantan Tengah dengan Pemkab Barsel Tahun 2018, Kamis (22/3/2018).

Bertempat di Aula Serbaguna Kantor Bupati Barsel, Aty juga menerangkan, bahwa dengan adanya pendampingan yang dilaksanakan oleh ORI Kalteng, ini diharapkan mampu menggenjot kinerja seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Barsel, dalam hal melakukan perbaikan pelayanan publik, guna mencapai kepuasan masyarakat yang lebih baik lagi.

"Kami sangat menyambut baik kegiatan ini, diharapkan bermanfaat dalam hal menggenjot kinerja seluruh SOPD di Barsel, agar melaksanakan setiap tugas pelayanan publik menjadi semakin baik lagi," terang Aty.

Selain itu, dilanjutkan oleh Aty lagi, peningkatan terhadap pelaksanaan pelayanan publik, merupakan bagian dari visi dan misi Pemkab Barsel, yakni pelayanan publik yang maksimal, terbuka dan akutanbel.

"Oleh sebab itulah, kami berharap agar Seluruh SOPD di Barsel, dapat melaksanakannya dengan baik," tutur orang nomor dua di Bumi Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini.

Ditempat yang sama, Ketua ORI Wilayah Kalteng, Thoeseng TT Asang SHut MM, meminta agar MoU yang sudah ditanda tangani oleh Pemkab Barsel dan seluruh SOPD yang ada di Barsel, agar lebih giat dalam melaksanakan pelayanan publik yang sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009.

"Dengan adanya MoU ini, kita sangat berharap agar seluruh SOPD di Barsel, serius menjalankan komitmen pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik lagi," pungkasnya.

Dijelaskan oleh Thoeseng lagi, kegiatan yang melibatkan hampir seluruh SOPD di Barsel tersebut, sangat perlu dilaksanakan secara serius oleh semua stakeholder terkait, sebagai upaya pencegahan kemungkinan adanya tindakan melanggar hukum yang mungkin saja dilakukan oleh oknum SOPD, yang diakibatkan dengan adanya pelayanan publik yang buruk.

Dengan salah satu fokus utama dalam pelayanan Publik, adalah keterbukaan dan kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat sebagai target pelayanan.

"Kalau sudah terbuka dan jelas, informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat, maka semua bisa mencegah kemungkinan terjadinya pungli ataupun suap dalam setiap proses pelayanan publik," pungkasnya.

Untuk diketahui, kerjasama antara ORI dan Pemkab Barsel ini, merupakan tindak lanjut dari MoU yang dilaksanakan oleh ORI bersama Pemkab dan Pemkot se-Kalimantan Tengah, yang ditanda tangani 19 Oktober 2017 lal7 di Aula Eka Pakat, Kantor Gubernur Kalteng.[tampetu]


TAG