Lagi, Ditemukan Penyandang Disabilitas di Pulpis tak Miliki Kartu BPJS

Print Friendly and PDF


PULANG PISAU - Ternyata penyandang disabilitas di wilayah Pulang Pisau (Pulpis) masih ada. Ironisnya, orang berkebutuhan khusus ini, masih belum terakomodir jaminan kesehatannya.

Padahal pemerintah setempat cukup besar mengucurkan dana tentang kesehatan.  Meski demikian masih saja ditemukan warga penyandang disabilitas yang tidak terakomodir dalam pelayanan kesehatan gratis alias tidak terdaftar sebagai penerima bantuan BPJS gratis.

Sebelumnya ditemukan Ade Chandra (31), penyandang disabilitas, warga RT 02 desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir yang terpaksa harus menjadi peserta BPJS Mandiri atau BPJS berbayar. Kali ini, nasib serupa juga dialami Nyono (38), warga Kanamit RT 12, RW 04 Desa Kanamit Barat, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau.

Nyono diketahui menyandang cacat ini sejak lahir. Dirinya tidak mampu berjalan, karena kedua kaki dan tangannya tidak tumbuh normal. Sehingga, dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti warga normal lainnya.

Memprihatinkan, lantaran sampai saat ini ternyata masih belum sama sekali terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan.

Jika mengalami sakit dan berobat ke Puskesmas setempat, Nyono mengaku harus membayar sebagai pasien umum lainnya. Kalau pun tidak memiliki biaya untuk berobat, dia terpaksa harus membeli obat di warung/apotik biasa.

Melihat hal tersebut, Anggota DPRD Pulpis, Arif Rahman Hakim, kembali hatinya bergerak untuk menyambangi rumah Nyono, Kamis (22/3/2018).

Arif begitu sapaan akrabnya mengatakan, dirinya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan informasi adanya warga penyandang disabilitas di wilayah Kecamatan Maliku yang tidak memiliki Kartu BPJS Kesehatan.

Melihat hal itu, ia langsung mendatangi rumah yang bersangkutan. Setelah dicek langsung, ternyata informasi itu benar. Bahkan untuk memastikan, Arif juga bertanya langsung dengan anggota keluarga dan tetangga yang bersangkutan.

"Kita menyesalkan karena masih ada warga penyandang disabilitas yang tidak punya kartu BPJS," kata legislator dari daerah pemilihan Pulpis 3 meliputi Kecamatan Maliku dan Kecamatan Pandih Batu ini

Padahal, lanjutnya, yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima Bansos. Apalagi yang bersangkutan juga sudah tidak punya orang tua lagi atau tergolong yatim piatu. "Ini ada yang tidak sinkron, mestinya ada database yang sama antara dinas terkait, kalau penerima bansos mestinya otomatis juga harus dapat Kartu BPJS gratis," imbuhnya.

Arif meminta SOPD terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat, agar lebih proaktif melakukan pendataan di mana-mana saja warga yang butuh perhatian, jangan sampai ada warga tidak mampu apalagi penyandang disabilitas yang tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Karena warga fakir miskin, anak terlantar termasuk penyandang disabilitas wajib mendapatkan bantuan pemerintah, itu merupakan amanat Undang-Undang yang wajib dilaksanakan.

"Ternyata masih banyak warga kurang mampu di Kabupaten Pulang Pisau yang tidak terdata. Ini harus jadi perhatian serius Pemerintah Daerah kedepannya," harapnya.

Ketua fraksi PPP DPRD Pulpis ini juga menegaskan, dirinya sengaja turun langsung ketika mendapat informasi bahwa ada warga yang butuh bantuan, dan tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Hal itu menurut Arif, dia lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral selaku wakil rakyat.

Sementara itu terpisah, Kabid Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Pulpis, Mahdalene membenarkan bahwa di Desa Kanamit Barat, Kecamatan Maliku, RT 12, RW 04 ada warga penyandang disabilitas atas nama Nyono (38), dan berdasarkan data yang ada, saudara Nyono sudah mendapat bantuan asistensi sosial orang dengan kecacatan berat (ASODK) sebesar Rp300 ribu per bulan dari tahun 2011.

"Sesuai tupoksi Dinsos yang bersangkutan (Nyono) sudah mendapatkan bantuan ASODK. Kalau terkait masalah BPJS itu bukan ranah kita. Dinsos hanya memberikan surat rekomendasi saja," ujar Mahdelene saat dikonfirmasi sejumlah awak media di Pulpis, Kamis (29/3/2018).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pulang Pisau, dr Muliyanto Budihardjo kepada KabarKalteng, Kamis (29/3/2018) menyikapi hal itu juga mengatakan, pihaknya dalam masalah penanganan kesehatan sudah maksimal. Bahkan ia menyebutkan, selama ini pihaknya selalu proaktif mendata warga dalam hal kesehatan yang pada dasarnya sebagai pelayan kesehatan siap membantu warga yang apabila memang mengalami sakit.

"Karena kami itu sudah merupakan sumpah janji kami dalam pelayan kesehatan. Nah terkait warga di Desa Kanamit itu, pihaknya juga akan siap membantu, masalahnya selama ini tidak ada laporan ke kita. Kalau ada laporan, yaa kita siap membantu, terkait BPJS tersebut," tuturnya.[manan]


TAG