Kata Legislator Ini: Warga Desa Bahaur Hulu Terancam Kehilangan Hak Pilih, Kenapa Ya?

Print Friendly and PDF

PULANG PISAU - Dikabarkan oleh Anggota DPRD Pulang Pisau, H Johansyah. Berdasarkan informasi dan laporan dari sejumlah warga di Desa Bahaur Hulu Permai, Kecamatan Bahaur Basantan, bahwa masyarakat di desa tersebut masih banyak yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pulang Pisau.

"Dari informasi dan laporan masyarakat yang saya dapat bahwa Desa Bahaur Hulu masih banyak yang belum terdaftar sebagai pilih pada pilkada Pulpis," ujar bang Jo begitu biasa disapa, kepada sejumlah awak media, Kamis (8/3/2018).

Dikatakanya, hal ini diketahui setelah keluarnya pengumuman rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih di Pilkada Pulpis 2018 baru-baru ini.

Diterangkan Johansyah, warga desa setempat menyampaikan hal ini karena mereka ingin menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Pulpis, sebagai warga masyarakat yang baik dalam mengikuti tahapan Pilkada.

"Bila hal ini dibiarkan begitu saja, maka mereka akan terancam kehilangan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang sesuai menurut hati nurani mereka," tukasnya.

Dengan informasi ini, dirinya sangat berharap seluruh pihak terkait dalam hal ini baik penyelengara KPU Pulpis serta Disdukcapil setempat, agar dapat mengakomodir permasalahan ini sehingga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik pada saat nanti.

"Intinya pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang besar dalam hal ini, jadi kiranya dapat diakomodir," pintanya.

Dirinya kembali berharap dalam masalah ini bisa bekerja profesional, sehingga tidak ada lagi ke depannya masyarakat yang merasa dirugikan karena tidak bisa mengikuti pesta demokrasi.

Sementara itu terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pulang Pisau, Subagijo, melalui Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data, Suman Asi, kepada sejumlah awak media, Kamis (8/3/2018) di ruang kerjanya membenarkan, bahwa di Desa Bahaur Hulu Permai masih banyak masyarakatnya yang belum memiliki KTP Elektronik dan hal itu berdampak pada hak pilihnya dalam mengikuti Pilkada Pulpis 2018 ini.

"Warga di desa tersebut masih banyak menggunakan KTP Siak, yang mana KTP itu sudah tidak berlaku lagi jadi harus melakukan perekaman ulang," ujarnya pada kesempatan itu.

Ditanya jumlah masyarakat di desa yang dimaksud, dirinya belum tahu secara pasti untuk jumlah masyarakat di sana yang belum melakukan perekaman, karena datanya dipegang oleh pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Dukcapil. Meski demikian, pihaknya akan segera menangani permasalahan ini secepatnya.

"Iya kita akan jemput bola terhadap masalah ini, karena ini bukannya hanya sekedar untuk kepentingan saat Pilkada saja, namun ini sudah menyangkut masalah identitas masyarakat. Ya jadi, intinya kami akan segera jemput bola," ucapnya.

Dalam hal perekaman pihaknya juga mengakui kalau saat ini sejumlah alat perekaman baik di Kecamatan maupun di Kota Kabupaten, alatnya banyak yang tidak dapat difungsikan alias rusak.

"Kita akui, hampir 90 persen alat perekaman e-KTP di Wilayah Kabupaten Pulpis yang mengalami kerusakan. Jadi, kemungkinan itu salah satu faktor, khususnya di daerah kecamatan yang mana warganya masih banyak yang belum melakukan perekaman. Ada saja yang masih bisa digunakan untuk perekaman, namun jumlahnya hanya beberapa unit saja, untung yang di dinas masih bisa difungsikan," tuturnya.[manan]

TAG