Empat Dokter Bingung tak Masuk Daftar Penerima Tamsil

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Empat nama pegawai Funsional di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan, dicoret dari daftar nama dokter spesialis dan dokter umum penerima tambahan penghasilan (Tamsil), kenapa ya?

Informasi dicoretnya keempat nama pegawai fungsional yang diketahui semuanya merupakan mantan Direktur RSUD Jaraga Sasameh tersebut, diterima KabarKalteng, Kamis (22/3/2018), berdasarkan pengakuan dari dua orang pegawai yang termasuk dalam keempat nama yang dicoret dari daftar nama penerima Tamsil.

YN, yang berprofesi sebagai dokter di RSUD Jaraga Sasameh, mengakui heran kenapa namanya dicoret dari daftar nama penerima Tamsil dokter spesialis dan dokter umum RSUD.

Sedangkan selama ini, baik dirinya maupun ketiga koleganya yang lain selalu masuk kerja dan bahkan tidak pernah bolong keterangan kehadiran mereka.

"Saya bingung, kenapa nama saya dan ketiga dokter lainnya yang juga merupakan semuanya mantan Direktur RSUD, dicoret dari daftar nama penerima Tamsil, sedangkan absensi kami tidak pernah bolong?" ucapnya sembari menunjukan bukti absensi dan daftar nama penerima dokter penerima Tamsil.

Keheranan yang sama, juga diutarakan oleh RE, salah satu dokter yang namanya juga dicoret dari daftar nama penerima Tamsil. Menurut dia hal tersebut bertentangan dengan Perbup Barsel Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemkab Barsel.

Hal ini, ditenggarai diakuinya bahwa dirinya dengan ketiga koleganya tersebut, selama ini tidak pernah sekalipun diberikan sanksi, baik berupa surat peringatan (SP) maupun teguran secara lisan.

"Kalau memang kami salah, kenapa selama ini kami tidak pernah mendapatkan SP ataupun sanksi, jadi apa yang menjadi dasar bagi Direktur untuk mencoret nama kami dari daftar nama penerima Tamsil?" pertanyakannya.

Dilanjutkan oleh RE, apabila perihal pencoretan nama dirinya dengan ketiga koleganya yang lain, didasari oleh belum aktifnya mereka melaksanakan tugas fungsional. Itu menurut RE sangat keliru, sebab Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai perubahan status mereka sebagai pegawai fungsional saja, baru diterima pihaknya di minggu kedua bulan Maret 2018.

Selain itu, belum bisa aktifnya dirinya dengan ketiga koleganya tersebut disebabkan oleh belum terbitnya Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), sebagai dasar hukum bagi mereka untuk bisa melaksanakan tugas sebagai dokter yang menangani pasien.

"SK perubahan status kami sebagai pegawai fungsional saja, baru kami terima seminggu yang lalu (minggu kedua Maret 2018). Selain itu kan STR dengan SIP kami masih dalam proses, kami tidak berani melaksanakan tugas melayani pasien apabila kedua dasar hukum tersebut belum selesai diterbitkan, nanti bisa kena pidana!" tukas RE bernada kesal, kepada KabarKalteng, via telepon seluler, Kamis (22/3/2018).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jaraga Sasameh Buntok, dr Leonardus P Lubis, menegaskan tidak akan membayar tunjangan apapun bagi karyawan, baik yang struktural maupun fungsional, apabila diketahui karyawan bersangkutan tidak melaksanakan tugas mereka.

Pernyataan ini, diungkapkan oleh dr Leo, Kamis (22/3/2018), saat ditemui oleh KabarKalteng di Kantornya, ketika dikonfirmasi perihal adanya dugaan pencoretan empat nama pegawai fungsional RSUD Jaraga Sasameh, dari daftar nama penerima Tambahan Penghasilan (Tamsil) dokter spesialis dan dokter umum di lingkungan RSUD Jaraga Sasameh Buntok.

Menurut dokter Leo, hal tersebut dilakukannya sebab empat orang yang dimaksudkan, diketahui tidak pernah melaksanakan tugas mereka, sepanjang dipindah tugaskan dari pegawai struktural menjadi fungsional.

"Sekarang saya tanya, pantaskah orang yang tidak bekerja kita beri upah atau bayaran? Mereka empat orang tersebut, sering masuk iya, tapi tidak pernah melaksanakan tugas mereka. Benar saja mereka sering datang dan mengisi absensi, tapi kerjanya hanya duduk-duduk saja tanpa melaksanakan tugas mereka," ungkapnya.

Kemudian dilanjutkan oleh Direktur yang baru saja dilantik Desember tahun lalu tersebut, perihal mengenai dicoretnya keempat nama pegawai fungsional dimaksud dari daftar nama dokter penerima Tamsil, merupakan tindakannya untuk menyelamatkan uang Negara.

"Coba bayangkan saja, Rp10 juta per orang per bulan, sayang kalau kita keluarkan untuk hal yang tidak perlu, lagipula uang itu kan disimpan di kas Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten," pungkasnya.

"Mereka mungkin berpikir saya sengaja melakukan itu (mencoret nama), karena saya memiliki dendam pribadi, di sini saya tegaskan lagi, kenapa dokter Yomi (drg Daryomo Sukiastomo MAP) saya masukan sebagai penerima? Padahal itu juga merupakan kolega mereka, saya profesional saja, dokter Yomi kan lengkap administrasinya, punya STR dan SIP, selain itu dia (dr Yomi) juga selalu melaksanakan tugas, makanya saya kasih dia bayaran sesuai dengan haknya!" tambah Leo menegaskan.

Sebelumnya, KabarKalteng juga sudah mendapatkan keterangan dari Humas RSUD, Halidah, menurut keterangan yang dia berikan, pihak RSUD seluruhnya pun belum menerima Tamsil tersebut.

"Tamsil itu kan memang belum cair, mungkin saja akhir bulan ini (Maret 2018) atau awal bulan depan, saya saja belum terima kok," katanya.

Sedangkan untuk keempat orang yang namanya dicoret dari daftar nama penerima Tamsil tersebut, menurut dia, hal itu dikarenakan keempatnya belum memenuhi persyaratan yang diajukan sebagai penerima Tamsil.

"Ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi oleh keempatnya, yakni STR dan SIP, sebagai syarat penerima Tamsil," terangnya.

Senada dengan Halidah, Kasubbag Keuangan RSUD Jaraga Sasameh, Sri Wahyu Ningsih, mengatakan bahwa memang benar adanya bahwa keempat orang tidak atau dicoret dari daftar nama penerima Tamsil tersebut, belum melengkapi beberapa berkas persyaratan sebagai penerima Tamsil. Oleh sebab itu, pihaknya sedang mengupayakan membantu keempat orang dimaksud, dengan melakukan pengusulan ulang apabila memang keempatnya sudah melengkapi berkas yang dimaksudkan.

"Kan masih dalam proses, belum dicairkan juga. Jadi kita tunggu saja sampai kelengkapan berkas keempatnya lengkap, kita akan bantu mengusulkan lagi nanti," janjinya.

Sedikit berbeda dengan ketiganya, Analis Hukum Bagian Umum RSUD Jaraga Sasameh Buntok, Maslan Sirait SH, menyanyangkan
sikap dari keempat dokter yang dimaksud, sebab sebelum melakukan klarifikasi dan konsultasi langsung kepada pihak  RSUD Jaraga Sasameh, keempatnya terlebih dahulu mempublikasikan kasus ini kepada khalayak ramai.

"Sangat disayangkan, semestinya mereka sebelum mempublikasikan kepada khalayak ramai atau media, semestinya melakukan klarifikasi langsung kepada pimpinan RSUD, agar bisa dibahas bersama-sama mencarikan solusi terbaiknya," sesal Maslan.

Diketahui, berdasarkan data yang diterima oleh KabarKalteng, Tamsil dokter spesialis dan dokter umum RSUD Jaraga Sasameh ini, terhitung selama tiga bulan yakni Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018, akan segera dicairkan, dengan besaran Rp10 Juta per bulannya. Dari 16 nama yang masuk dalam daftar nama dokter penerima Tamsil, empat orang yakni RE, YN, IR dan LS, tidak diketahui tidak dimasukan sebagai daftar nama penerima Tamsil tersebut.[tim redaksi]


TAG