• Latest News

    Selasa, 06 Maret 2018

    Dituding Ada Pungli Prona di Kelurahan Buntok Kota? Ini Jawaban Lurah..!!


    BUNTOK - Benarkah Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Barito Selatan, dipungut biaya hingga sebesar Rp250.000 per surat tanah?

    Sesuai dengan informasi yang diperoleh KabarKalteng, Senin (5/3/2018), dua orang warga Buntok Kota, yang tidak mau namanya dipublikasikan, memberi pernyataan, bahwa mereka telah dipungut biaya sebesar Rp250.000 per sertifikat tanah, oleh oknum di Kantor Kelurahan Buntok Kota, dalam pelaksanaan kegiatan Prona tahun 2017 dan 2018.

    Menelusuri informasi tersebut, KabarKalteng pun melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Kelurahan Buntok Kota. Ditemui di Kantornya, Senin (5/3/2018), Lurah Buntok Kota, Ida Safitri, yang saat itu didampingi oleh Sekretaris Kelurahan, Muhammad Lase dan Kasie PPM Kelurahan Buntok Kota, Surty Indrayani, menampik kebenaran informasi tersebut.

    Menurut Ida, pihak Kelurahan tidak pernah melakukan pungutan dalam bentuk apapun, terhadap warga yang mengurusi sertifikat dalam program Prona. Bahkan menurutnya pihaknya selama ini, melaksanakan pengukuran atas tanah warga tidak pernah mendapatkan imbalan apapun.

    "Tidak benar itu mas, karena selama inipun, pegawai Kelurahan dalam melaksanakan pengukuran tanah warga, tidak pernah mendapatkan anggaran apapun, baik dari warga yang tanahnya diukur ataupun dari anggaran yang tersedia dari instansi," tegasnya.

    Sependapat dengan Lurah, Surty Indrayani, menyampaikan bahwa apabila memang benar adanya, ada oknum Kelurahan yang melakukan pungutan terhadap warga yang ikut dalam program Prona, maka hal itu bisa termasuk dikategorikan sebagai pungutan liar dan patut dilaporkan.

    "Kalau ada oknum Kelurahan yang melakukan hal itu (pungutan), langsung dilaporkan saja, karena itu sudah masuk ranah pungli, sebab Kelurahan tidak pernah menerbitkan aturan pungutan semacam itu," tukasnya, yang juga diamini oleh Seklur Muhamad Lase.

    Prona sendiri diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Tujuan utama dari PRONA adalah memproses pensertipikatan tanah secara massal sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang Pertanahan, yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat, terutama bagi golongan ekonomi lemah, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

    Prona dibentuk dalam lingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, dan mengenai biaya yang dikenakan untuk sertipikat tanah PRONA, hal itu diatur dalam Keputusan Meneg Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

    Pasal 1 ayat (1) Kep Meneg Agraria 4/1995 menyatakan sebagai berikut:
    Pemberian hak-hak atas tanah negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan atas tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria, dalam rangka persertifikatkan tanah secara massal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara, seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975, dan kepada penerima hak-haknya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi

    Berdasarkan ketentuan tersebut, pensertipikatan tanah dalam rangka Prona dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara, tapi penerima sertipikat tanah Prona tetap harus membayar biaya administrasi. Hal ini juga sesuai dengan informasi yang tercantum dalam laman resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Demikian daftar perincian biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh masyarakat, dalam pelaksanaan program Prona. Yakni, Pemberian hak atas tanah Negara, di daerah pedesaan. Untuk luas tanah sampai dengan 2 Ha sebesar Rp 3.000,- Kemudian, di daerah perkotaan. Untuk jenis penggunaan pertanian yang luasnya kurang dari 2000 M2 sebesar Rp 5.000,- dan untuk jenis penggunaan bukan pertanian yang luasnya sampai 2.000 M2 sebesar Rp 10.000,-

    Selanjutnya, Prona atas asal tanah milik adat, di Daerah pedesaan. Untuk luas tanah sampai 2 Ha sebesar Rp. 1.000,- di daerah perkotaan, untuk luas tanah sampai 2.000 M2 sebesar Rp 1.000,-

    Di samping biaya administrasi, kepada setiap penerima hak atas tanah Negara dikenakan pula uang sumbangan untuk penyelenggaraan Landreform sebesar 50% dari biaya administrasi.

    Setiap pemohon dikenakan biaya Panitia A sebesar Rp. 1250,- untuk tiap bidang apabila lokasi tanah dalam proyek terdiri dari 10 bidang; sebesar Rp. 2.500,- apabila lokasi tanah dalam proyek terdiri dari 5 sampai 9 bidang.

    Sedangkan untuk biaya pendaftaran hak dikenakan pungutan, untuk konversi hak adat, Rp10.000,- untuk daerah perkotaan dan Rp1.000,- untuk daerah pedesaan. Untuk penegasan hak, Rp. 10.000,- untuk daerah perkotaan dan Rp1.000,- untuk daerah pedesaan.

    Kemudian, untuk tanah negara, Rp10.000 untuk daerah pedesaan, Rp1.000,- untuk daerah pedesaan dan yang terakhir untuk biaya formulir sertifikat, dikenakan pungutan sebesar Rp. 2.000,-.[tampetu]


    • Komentar
    • Facebook Komentar

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Dituding Ada Pungli Prona di Kelurahan Buntok Kota? Ini Jawaban Lurah..!! Rating: 5 Reviewed By: Kabar Kalteng
    Scroll to Top