Sudah Uzur, Aset Alat Berat DPUPR Kurang Diminati

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Tampaknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Barito Selatan, perlu melakukan peremajaan terhadap aset alat berat yang mereka miliki. Pasalnya, kondisi alat berat yang dimiliki oleh DPUPR kini kondisinya sangat memprihatinkan sebab usia yang sudah uzur.

Ditemui di Kantornya, di Desa Sanggu, Kecamatan Dusun Selatan, Barsel, Kamis (15/2/2018). Kepala UPTD Workshop DPUPR Barsel, Sardin S.Sos, mengungkapkan bahwa karena kondisi yang sudah tua, aset alat berat yang kini ditanganinya, kurang diminati oleh pengusaha.

Selain tua, alat yang dimiliki oleh UPTD Workshop, dari 18 unit alat dengan berbagai jenis dan spesifikasi, hanya dua buah saja yang pengadaannya dilakukan oleh Pemkab, sedangkan sisanya adalah bantuan pihak ketiga.

"Alat yang kami punya, usia termuda hanya ada dua, yakni Hino FM 260 keluaran tahun 2008 dan Vibrating Roller Cat C5.533 E keluaran tahun 2007. Selebihnya, adalah alat keluaran di bawah tahun 2000, bahkan ada yang tertua keluaran tahun 1989. Situasi inilah, yang menyebabkan kondisi alat jarang dipakai oleh pengusaha, karena takut kondisi alat yang sering rusak ketika dibawa bekerja," ungkap Sardin.

Hal ini, yang kemudian menyebabkan UPTD Workshop, tidak mampu mencapai perolehan target, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penyewaan alat berat. Terbukti, dari data penerimaan PAD yang bersumber dari penyewaan alat berat milik DPUPR. Yang di tahun 2017 hanya mampu mengais pendapatan sebesar Rp98 Juta lebih atau hanya sebesar 26 persen dari target, yang mencapai Rp380 juta per tahun 2017.

"Di tahun 2017, PAD yang bersumber dari penyewaan alat berat, hanya mampu mengais sebesar Rp98 juta lebih saja. Karena pengusaha - pengusaha besar yang memiliki modal, lebih memilih menggunakan alat berat dari pihak lainnya, yang dianggap kondisinya lebih baik," sesal Sardin.

Dijelaskan Sardin, kondisi tersebut menurutnya mengakibatkan, pihaknya menjadi pesimistis terhadap pencapaian target di tahun 2018, yang juga dipatok sebesar Rp380 juta per tahun. Sebab selain persoalan kondisi alat yang tidak layak pakai, keterlambatan lelang, juga seringkali menjadi permasalahan bagi pihak UPTD.

"Keterlambatan lelang proyek, seringkali menjadi penyebab alat terlambat dipakai. Bayangkan saja di tahun 2017, hanya empat bulan saja alat milik kami, digunakan bekerja, sedangkan hasilnya diharuskan menutupi target untuk satu tahun," keluhnya.[tampetu]


TAG