Siapkan Anggaran Rp19 Miliar, Tenaga Kontrak Diminta Efektif dan Netral

Print Friendly and PDF


PULANG PISAU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Pulang (Pulpis) menganggarkan dana cukup besar untuk tenaga kontrak lepas di lingkup Pemkab Pulang Pisau. Tak tanggung-tanggung dana yang harus dipersiapkan Pemkab sebesar Rp19 miliar.

Ini mengingat begitu besarnya jumlah tenaga kontrak yang diperuntukan untuk membantu kinerja Pemkab Pulpis.

"Sedikitnya ada sekitar 600 lebih tenaga kontrak lepas yang bekerja membantu kinerja Pemda Pulpis. Dari total itu, kita sudah menganggarkan dana sebesar 19 miliar untuk insentif mereka," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Pulpis, Syaripudin saat membuka Pengarahan Terhadap Kinerja dan Disiplin Tenaga Kontrak Lepas di Lingkungan Pemkab Pulpis, Selasa (20/2/2018) di GPU Handep Hapakat.

Dikatakan Syaripudin, dengan anggaran cukup besar itu maka pihaknya menegaskan agar seluruh tenaga kontrak lepas yang ada ini harus lebih meningkatkan kinerja dan tingkat kedisiplinannya serta tahu tupoksinya. Ini agar capaian dicmana dirinya diperuntukan bekerja akan maksimal.

"Kami tidak pandang bulu, siapa saja yang melanggar aturan maka akan kami tindak tegas. Maka dari itu, kami akan selalu pantau tingkat kehadirannya. Kalau memang tidak disiplin, maka salah satu sanksi yang kami berikan akan kita potong insentifnya," tegas Syaripudin.

Sekali lagi diharapkan, lanjutnya, ke depan seluruh tenaga kontrak ini akan lebih baik dan bertanggungjawab dengan tugas yang diembannya. Tentunya juga meningkatkan kinerja dan memahami tugas pokoknya.

"Untuk apa mereka kita angkat kalau tidak ada perannya dalam membantu kinerja pemerintah, lebih baik tidak usah," ungkapnya.

Selain itu, Syaripudin juga mengingatkan kepada seluruh tenaga kontrak lepas, menjelang Pilkada Pulpis 2018, agar jangan sampai ikut terlibat dalam politik praktis dan tetap menjaga netralitasnya.

"Bukan ASN saja aturan dilarangnya terlibat politik praktis, tenaga kontrak pun sama. Jadi, tetap jaga netralitasnya. Silakan saja memilih kepala daerah, sesuai dengan hati nuraninya. Tapi jangan sampai ikut-ikutan dalam politik praktis, pasalnya mereka mengantongi (SK Bupati dan SK Dinas)," pungkasnya.[manan]


TAG