Sengketa Lahan Perusahaan Ini Belum Temukan Titik Terang

Print Friendly and PDF


TAMIANG LAYANG - Kisruh sengketa lahan antara warga masyarakat Desa Tampa, Kecamatan Paku, Barito Timur, dengan pihak Perusahaan Kelapa sawit PT Ketapang Subur Lestari (KSL) kian meruncing.       

Sengketa yang diakibatkan pengarapan lahan hak milik masyarakat ini, sudah berlangsung sejak tahun 2012, yang sampai saat ini belum menemui titik temu.                    

Ditemui diruang kerjanya, Camat Paku, Ristanto Pratomo S.STP, Rabu (8/2/2018) yang dimintai keterangannya oleh KabarKalteng, terkait perkembangan proses mediasi antara warga masyarakat pemilik lahan dan PT KSL.

Ia membenarkan, bahwa proses mediasi dan negosiasi masih menemui jalan buntu, kedua belah pihak masih bersikukuh pada pendiriannya masing masing.        

"Masing - masing pihak masih kukuh dengan pendirian mereka, belum ditemukan solusinya," tutur Ristanto menyayangkan.

Ristanto, juga menjelaskan bahwa dalam kapasitasnya sebagai Camat Paku, dia hanya memfasilitasi dan  lebih mengarahkan kearah upaya negosiasi, dan bukan sebagai pengambil keputusan benar atau tidaknya terkait masalah sengketa lahan ini.

"Jadi posisi saya hanya mengarahkan, agar masalah tersebut kiranya bisa dinegosiasikan untuj mencapai titik temu," jelasnya.                   

Sementara Kepala Humas PT KSL, Erwin, saat dimintai keterangannya, mengatakan bahwa  proses negosiasi menemui jalan buntu atau deadlock.             

"Deadlock, mereka (Warga penuntut) masih kukuh dengan tuntutan mereka," terang Erwin.
                                     
Saat disingung kenapa pihak perusahaan, tidak bersedia menghadirkan para penjual lahan dan juga tidak mau menunjukan Surat Keterangan Tanah (SKT). Erwin berdalih bahwa data tersebut, hanya bisa ditunjukan dipersidangan.

"Itu (data penjual) tidak bisa kita tunjukan, karena menyangkut kerahasiaan perusahaan, tapi bila melewati persidangan kita akan keluarkan data tersebut dan kita juga siap bila masalah ini dituntut sampai ke pengadilan," tantang Erwin.

Menanggapi pernyataan kepala humas PT KSL tersebut, salah satu pemilik lahan, Gadrin (49), Senin (12/2/2018) mengatakan, pernyataan tersebut merupakan bentuk upaya PT KSL mengingkari kesepakatan yang dibuat.

Sedangkan surat kesepakatan, untuk menghadirkan para penjual disertai dengan menunjukan surat keterangan tanah tersebut sudah ditanda tangani bersama antara warga masyarakat pemilik lahan dan pihak PT KSL, serta ditanda tangani oleh camat Paku. 

"Itu bentuk kesepakatan bersama, kalau memang tidak mau menghadirkan para penjual lahan serta SKT yang katanya ada tersebut, kenapa surat kesepakatan tersebut ditanda tangani? Dan kalau kita yang menuntut ini, siap kapan pun untuk menunjukan SKT kita, sebagai bukti bahwa lahan/tanah tersebut tidak pernah kita jual ke pihak perusahaan," ungkapnya.     

Lebih lanjut, Gadrin, menilai pihak PT KSL inkonsisten terhadap semua bentuk perjanjian.

Sebab selain perjanjian bersama, menunjukkan identitas penjual lahan dan keabsahan kepemilikan lahan. Warga juga mengaku, telah melakukan kesepakatan dengan pihak PT KSL, menyangkut tidak bolehnya dilakukan aktivitas apapun, di atas tanah yang masih bersengketa tersebut.

"Kami juga punya kesepakatan, tidak boleh ada aktivitas dilahan yang masih bermasalah sampai semua permasalahan tuntas, yang artinya lahan tersebut berstatus Quo. Tapi anehnya, sampai saat ini tetap saja ada aktivitas pihak perusahaan dilahan tersebut," sesalnya.   

Salah satu warga lainnya, DD Fernandes, yang lahan miliknya digarap PT KSL, juga mempertanyakan SKT yang dipegang oleh pihak perusahaan.

"Saya punya SKT atas lahan tersebut, diterbitkan tahun 1995, jauh sebelum PT KSL datang ke sini (Tampa). Dan saya tidak pernah menjual lahan tersebut, jadi SKT siapa dan tahun berapa yang dipegang oleh pihak perusahaan, kalau ada SKT baru di atas lahan saya tersebut, patut dipertanyakan kenapa bisa jadi dobel?" pertanyakan Fernandes.

Sebelumnya, Kristal RM Ngaki, mantan Kepala Desa Tampa, yang kini juga menjabat sebagai Humas PT KSL, membenarkan bahwa SKT milik Gadrin dan Fernandes, merupakan ia yang terbitkan pada saat masih menjabat sebagai Kades Tampa.

"Benar, itu SKT yang dimiliki oleh Gadrin dan Fernandes, saya yang terbitkan selagi menjabat Kades Tampa," ungkap Kristal.

Ditemui di rumahnya, warga desa Tampa yang namanya tidak ingin dipublikasikan, berharap agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan oleh Pemkab Bartim.

"Masalah ini perlu perhatian Pemkab, sebab apabila dibiarkan maka bisa jadi memunculkan konflik. Harapan saya, semoga saja Pemkab Bartim, bisa segera menangani hal ini, dan menemukan solusi terbaik untuk semua pihak, sebab bukan hanya di Tampa saja, kejadian serupa sering terjadi di berbagai daerah," harapnya.[adi]


TAG