Panwaslih Terima Gugatan Sengketa Pilkada Pasangan 2M

Print Friendly and PDF


KUALA KAPUAS - Panitia Pengawasan Pemilih (Panwaslih) Kabupaten Kapuas, menerima berkas gugatan sengketa Pilkada yang diajukan Mawardi-Muhajirin (2M) sebagai pihak pemohon, dengan pihak termohonnya  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas.

"Tadi kuasa hukum dan LO (liaison officer) pasangan 2M datang dengan maksud memasukan gugatan sengketa Pilkada, terkait SK KPU Kabupaten Kapuas, di mana tidak menetapkan pasangan 2M sebagai pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Kapuas, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kapuas tahun 2018," kata Iswahyudi Wibowo, Ketua Panwaslih Kabupaten Kapuas, Rabu (14/2/2018) di Kantor Panwaslih Jalan Seroja Kuala Kapuas.

Menurutnya, dari berkas-berkas gugatan yang diterima masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dilengkapi oleh tim kuasa hukum 2M. "Setelah berkas kami terima, ada waktu 3 hari untuk memperbaiki berkas," imbuh Iswahyudi.

Juka dalam masa tiga hari masa perbaikan berkas tidak dilengkapi sejak penyerahan, lanjutnya, maka permohonan akan gugur.

Menurut Ketua Panwaslih, untuk mekanisme penanganannya selama 12 hari, yang mana gugatan tersebut merupakan sengketa pemilihan, yaitu sengketa antar peserta pemilihan atau sengketa antara peserta pemilihan dengan pihak KPU.

Dikatakannya, gugatan yang diterima pihaknya terkait atas telah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Kapuas yang tidak menetapkan pasangan Mawardi-Muhajirin sebagai pasangan calon dalam Pilkada Kapuas 2018.

"Setelah berkas dinyatakan lengkap, teregistrasi dijadwalkan jangka 12 hari penyelesaiannya," terangnya.

Dalam rentang masa 12 hari, ada waktu selama 2 hari untuk mediasi antara pemohon dan termohon, untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jika tidak ada penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat, akan dilakukan ajudikasi atau sidang sengketa.

"Maksimal waktu 12 hari itu termasuk dengan putusan," pungkas Iswahyudi.

Sementara itu pihak 2M yang mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya Indrianto SH MH juga mengakui jika ada beberapa berkas yang kurang, harus dilengkapi dan pihaknya akan secepatnya melakukan perbaikan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.[zulkifli]


TAG