Kasus Rojikinoor, Walikota dan DPRD Serahkan ke Penegak Hukum

Print Friendly and PDF


PALANGKA RAYA – Ditetapkannya status tersangka terhadap Sekda Kota Palangka Raya, Rojikinoor oleh Polda Kalimantan Tengah dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli), Walikota Palangka Raya, HM Riban Satia menyatakan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

Sebagai warga negara yang baik, bahkan sebagaimana umumnya, apapun yang berkaitan dengan ranah hukum, maka  kasusnya harus diserahkan kepada proses hukum,” tegas Riban usai kegiatan gelar pasukan pilkada, Jumat (9/2/2018) di halaman Balai Kota Palangka Raya.

Menurut Riban, apapun bentuk proses hukum kepada Sekdako, nantinya tidak akan menghambat jalannya roda pemerintahan di lingkup Pemko Palangka Raya.

“Kita kan semua tahu, selama ini ketika jabatan Sekda Kota Palangka Raya hanya dijalankan seorang pelaksana tugas (Plt), namun terbukti tidak sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan. Ya, intinya proses hukum yang sedang dihadapi Sekda Kota saat ini, tentunya harus dihormati,” ucapnya singkat.

Sementara itu, di tempat terpisah, Anggota A DPRD Kota Palangka Raya, Anna Agustina Elsye mengaku prihatin atas kasus pungutan liar dilingkup pemerintah kota setempat.


“Kita sangat menyayangkan hal tersebut,  namun pihak DRPD Kota tentu menyerahkan kasus ini pada proses hukum sebagaimana mestinya,” ucapnya.

Ditambahkannya, kasus hukum yang kini tengah dihadapi oleh Sekda Kota Palangka Raya, bisa saja diberikan bantuan hukum.

“Tergantung dengan kebijakan Walikota apakah yang bersangkutan perlu diberikan bantuan hukum. Kita mendukung hal tersebut, karena sampai dengan sekarang yang bersangkutan merupakan pejabat Pemko,” terang Anna yang juga Badan Pembentukan Perda (Bapemperda).

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Riduanto,  dirinya menyerahkan sepenuhnya kasus hukum pada sejumlah  ASN lingkup pemko kepada penegak hukum.

“Kasus ini kita harapkan diselesaikan oleh penegak hukum secara tuntas sebagaimana mestinya. Namun di sisi lain, kita juga mengharapkan meskipun Pemko sedang menghadapi persoalan ini, roda pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik tanpa terganggu,” harapnya.

Sebagaimana diketahui Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng menetapkan Sekda Kota Palangka Raya, Rojikinnor sebagai tersangka pada pusaran dugaan kasus pungutan liar .

“Tidak ada tersangka lain selain Sekda Kota,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng, Kombes Sumarto di Palangka Raya.

Ditetapkannya Rojikinnor sebagai tersangka kata dia, yaitu setelah penyidik melakukan gelar perkara.

“Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara penyidik. Dalam kasus ini, hanya satu orang tersangka, yakni Sekda Kota Palangka Raya,” ujarnya lagi.

Adapun sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung Rabu (20/12/2017) lalu, aparat penegak hukum sempat membawa dua orang ASN lingkup Pemko Palangka Raya, yakni Y dan P bersama uang Rp30 juta ke Mapolda Kalteng.

Y disebut-sebut sebagai pegawai Setda Kota Palangka Raya, sementara P sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim).[edwan]


TAG