Fasilitator UPPKH, P3MD dan KNPI Bangun Kebersamaan untuk Pemberdayaan Masyarakat

Print Friendly and PDF


PULANG PISAU - Fasilitator dari program PKH Dinas Sosial dan Tenaga Ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) beserta organisasi kepemudaan DPD KNPI Pulpis, belakangan ini kerap melakukan koordinasi dan bersama-sama terjun ke masyarakat. Kenapa, dan ada apa ya..?

Ternyata diketahui, ketiga pihak itu melakukan koordinasi serta kerap kali terjun ke lingkungan masyarakat tidak lain ialah dalam rangka mewujudkan pencapaian program yang mereka emban sebagai tanggungjawab mereka selaku pegiat sosial yang mana juga sudah diamanahkan kepada mereka.

Namun, kegiatan yang selama ini mereka laksanakan, rupanya masih belum banyak terekspos oleh pihak media. Hal itu tentunya, memberikan ruang sempit kepada masyarakat luas tentang informasi apakah berjalan atau tidak program dari pemerintah kabupaten, terkhusus program dari pemerintah pusat, terkait pensejahteraan masyarakat oleh pihak PKH dan P3MD yang masyarakatnya masih dibawah garis kemiskinan. Karena bagaimanapun mereka adalah salah satu perpanjangan tangan dari pemerintah.

Seperti yang dikatakan Fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) di bawah naungan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), Muhammad Ilmi SPdi. Dia mengatakan, selama ini capaian yang telah mereka laksanakan di lapangan sudah cukup efektif dan maksimal. Meski demikian, tidak semua pencapaian yang dimaksud sepenuhnya terpacapai, tentunya masih ada sedikit kendala. Namun itu semua masih dapat ditangani dengan bijaksana.

"Selama menjalani profesi sebagai fasilitator pendamping UPPKH, saya kerap mendampingi masyarakat penerima program bantuan PKH. Dan banyak pengalaman yang kami dapati saat terjun berbaur dengan kalangan masyarakat itu," ujar Ilmi begitu sapaan akrabnya, saat dibincangi KabarKalteng, Selasa (27/2/2018).

Menurut Ilmi, beberapa persoalan yang sering dihadapinya di lapangan, adanya warga yang merasa dirinya layak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan bantuan dan sebaliknya. Hal itu salah satu kendala dan keluhan masyarakat yang banyak kita ketahui selama melakukan didampingan.

"Kita selaku fasilitator dalam hal verifikasi dan penyaluran bantuan, selama ini hanya menerima data yang dikirimkan oleh pemerintah pusat (Sistem Basis Data Terpadu) dan tidak mempunyai kewenangan untuk menambah data penerima bantuan. Hanya saja kami diberi kewenangan untuk melaporkan keluarga yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerima bantuan maka yg bersangkutan akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan yang dimaksud," tukasnya.


Sementara itu, selaku tenaga ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Bahriannor juga mengungkapkan, dirinya bergerak di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada dasarnya salah satu pencapaian yang ingin dituju dalam program pemberdayaan adalah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat desa melalui upaya peningkatan kemampuan keekonomian dan daya saing.

Ini mengingat tujuan yang ingin dicapai secara substansial antara program PKH dan P3MD pada dasarnya sangat berkorelasi, maka dipandang perlu untuk saling bekerja sama pada level grassroot (akar rumput) dalam memberikan pemahaman dan membangun persepsi masyarakat agar mereka optimis mampu produktif dan tidak bersikap pasif.

Mengingat, tambahnya, alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini relatif tidak sedikit. "Di situlah fungsi keberadaan kita agar tujuan pada bidang pemberdayaan lebih terarah, terstruktur dan terencana dengan matang," imbuh jebolan Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Sementara itu juga dikatakan, Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Pulang Pisau, M Abdul Salim yang ketika itu ikut terlihat menyambangi sejumlah masyarakat desa, salah satunya di Desa Anjir Pulang Pisau mengatakan, masalah pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat bukan hanya tanggung jawab rekan-rekan yang saat ini bekerja pada dinas-dinas tertentu maupun program kementerian saja, melainkan tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat khususnya dari kalangan pemuda.

Tingginya tingkat inflasi dan minimnya lapangan pekerjaan pada saat ini, tentunya masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan. Dari itu, saat ini pihaknya tengah mempelajari kondisi real ditengah masyarakat.

Ke depan, selain berkoordinasi dengan kawan-kawan pegiat sosial, pihaknya juga akan mencoba berkoordinasi dengan SOPD pada lingkup pemerintah daerah setempat yang merupakan leading sektor pada bidang pemberdayaan masyarakat maupun sektor penggerak UMKM agar dinas-dinas tersebut mendapatkan pola atau gambaran berdasarkan data-data yg valid, sehingga apa yang disampaikan nanti akan berpengaruh pada produk regulasi maupun penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Makanya saya tidak menolak ketika diajak kawan-kawan fasilitator program PKH maupun P3MD untuk ikut terjun langsung kemasyarakat, ya dengan yang saya maksud tadi," pungkas M Abdul Salim yang saat ini tengah menempuh program pendidikan S2 nya di Fakultas Ilmu Sosial (Fisip Unlam) Banjarmasin.[manan]


TAG