Dapat Nilai C, Akuntabilitas Kinerja Instansi Perlu Dievaluasi

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Mendapatkan nilai 47,6 poin dalam skala 0-100, atau masuk kriteria C, Kabupaten Barito Selatan perlu pembenahan dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Hasil penilaian AKIP Tahun 2017, yang diterima oleh Barsel di akhir Januari 2018 lalu itu, menurut Wakil Bupati Barsel, Satya Titiek Atyani Djoedir, bermakna masih rendahnya Efektifitas dan Efisiensi anggaran dalam pencapaian target kinerja.

Hal ini, disampaikan oleh orang nomor dua di Barsel ini, dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di tingkat Kecamatan (Musrenbangdescam) di Kelurahan Mangkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Selasa (13/2/2018).

Pada kesempatan tersebut, Aty demikian ia akrab disapa, menyayangkan hasil penilaian tersebut dan menegaskan akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi di lingkungan Pemkab Barsel.

"Hal ini, diakibatkan kinerja pemerintah yang belum berorientasi terhadap hasil. Dan proses perencanaan hari ini, merupakan upaya kita bersama, agar menghasilkan perencanaan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil. Dalam rangka mewujudkan, Visi dan Misi Pemkab Barsel periode 2017 - 2022," tegas Aty.

Namun meskipun begitu, menurut Aty lagi, hasil ini patut dimaklumi. Karena dalam mencapai target pembangunan, tentu selalu memiliki kendala keterbatasan anggaran. Untuk itu, semua instansi diharapkannya berani mengambil keputusan menentukan skala prioritas.

"Skala prioritas, bukan berarti meniadakan kegiatan yang lain. Namun skala prioritas, merupakan upaya kita bersama, untuk menggunakan anggaran pada kegiatan yang harus didahulukan," terangnya.

Adapun target prioritas pembangunan, untuk tahun 2019 mendatang adalah, membuka keterisolasian daerah pelosok, dengan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian, pengembangan ekonomi kerakyatan, yang berfokus pada komiditi lokal Barsel.

Selanjutnya yang masuk dalam skala prioritas adalah, penyediaan sarana dan prasarana, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang kesehatan dan pendidikan. Dan yang terakhir, peningkatan inovasi dan produktifitas ekonomi kerakyatan dan daya saing komoditi lokal, untuk meningkatkan PAD.[ali]


TAG