Warga Keluhkan Dugaan Pungli di Samsat Pulpis

Print Friendly and PDF


PULANG PISAU - Warga Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) mengeluhkan saat ini terkait dugaan praktek pungutan liar (pungli) di Kantor Samsat Pulang Pisau (Pisau). Bahkan di kantor tersebut ada yang menawarkan pengurusan mudah dan cepat untuk pengurusan roda dua dan empat.

Salah satu Korban berinisial AS (30) yang diwawancarai KabarKalteng, Rabu (17/1/2018) mengungkapkan, dirinya belum lama ini telah melakukan pengurusan perpanjangan STNK untuk jangka waktu lima tahun dan mengganti pelat nomor/TNKB di Kantor Samsat setempat untuk roda dua.

Sesuai PP No 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri yang mulai berlaku 6 Januari 2017, biaya perpanjangan STNK roda dua adalah Rp 100.000, pengesahan STNK Rp 25.000, dan penerbitan TNKB roda dua Rp 60.000.

Dijelaskannya, dari penghitungan tersebut, ditambah tunggakan biaya PKB motor AS, sebesar Rp 648.000 dan denda Rp 118.300 serta biaya tunggakan SWDKLLJ sebesar Rp 140.000, dan denda Rp 128.000 seharusnya ia hanya membayar biaya sebesar Rp 1.219.300. Akan tetapi, total biaya yang keluarkannya mencapai Rp 1.900.000,-.

"Padahal dalam pengurusan saya dengan suka rela memberi tips bagi mereka yang membantu saya dalam proses pengurusan karena tidak mau ribet. Saya titip awalnya Rp 1.500.000,-. Eh taunya kurang, si calo minta tambah Rp 400.000,- lagi jadi bingung saya," ucap AS.

Menurut keterangan oknum yang diduga calo tersebut saat menghubungi korban, pihaknya menjelaskan bahwa pajak motor memakan biaya sebesar Rp1.250.000,- sedangkan untuk ganti plat memakan biaya Rp700.000,- dan terakhir biaya kirim berkas sebesar Rp100.000,-.

Alasannya, karena motor bersangkutan dari kabupaten lain. Jadi pihak Samsat Pulpis harus mengirim berkas ke Kabupaten asal Motor.

"Saya curiga dugaan praktek pungli di Samsat Pulpis didalangi oleh ASN setempat. Karena tidak mungkin pagawai sekelas honorer berani bicara masalah uang terutama kepada wajib pajak," ucapnya.

Bagaimana pun, sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, meski hanya Rp 10.000, yang namanya pungli haruslah tetap diberantas.

Dengan dugaannya ini, dirinya memohon kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulpis, untuk memberantas pungli di instansi-instansi yang ada di Bumi Handep Hapakat agar Pulpis terbebas dari praktik haram bernama pungli.

"Kalau ini memang adanya praktek pungli, maka harus kita berantas sama-sama. Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk berani melawan praktik pungli apa pun bentuknya," ungkapnya.

Sementara, sampai berita ini diturunkan pihak Samsat, dalam hal ini kepala Samsat setempat, belum dapat dikonfirmasi karena masih ada kesibukan diluar kota.[manan]


TAG