Waduh..! Gara-Gara DD 900 Kades Terjerat Hukum, Kok Bisa?

Print Friendly and PDF


PULANG PISAU - Hingga kini tercatat sekitar 900 Kepala Desa (Kades) di seluruh Indonesia masuk penjara, gara-gara tersandung kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggelolaan Dana Desa (DD). Berbagai potensi dan indikasi korupsi DD yang sering kali terjadi, dugaan mark-up, penyelewengan DD untuk kepentingan pribadi, perangkat desa, didominasi keluarga atau orang dekat Kades, hingga lemahnya pengawasan dana desa Inspektorat.

Sejatinya itu tidak harus terjadi, apabila penggelolaan dan pemanfaat DD dijalankan dengan baik sesuai aturan yang sudah ditentukan. Hanya saja, peraturan yang seharusnya menjadi rambu-rambu hukum itu, seringkali ditabrak hanya karena kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

"Semua itu tidak akan terjadi, apabila penggelolaan dana desa dijalankan sesuai prosedur dan aturan yang sudah ditentukan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, H Maryadi Idham Khalid di hadapan Aparatur Pemerintah Desa  yang turut hadir dalam Sosialisasi TP4D di Aula Kecamatan Kahayan Kuala, Kamis (1/2/2018).

Maryadi memaparkan, penggelolaan DD akan berjalan dengan baik, apabila semua pihak bekerja didasari niat baik, tentu pembangunan yang di jalankan di desa juga akan berjalan dengan baik. Namun yang sering terjadi, peraturan yang seharusnya menjadi rambu-rambu hukum itu sering kali dilanggar.

"Semua itu tergantung dengan niat kita dalam bekerja. Kalau niatnya baik, insya Allah, semua akan berjalan dengan aman," jelas Maryadi.

Pria kelahiran Mataram 48 tahun silam ini juga menjelaskan, bahwa kehadiran TP4D bukan untuk menaku-nakuti aparatur pemerintah desa, tetapi lebih memberikan pengawalan dan pendampingan pembangunan yang dilaksanakan di desa, dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan di desa itu tepat sasaran dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat.

Oleh karena itu, lanjut Maryadi, apabila pemerintah desa ingin mengajukan permohanan pendampingan TP4D, pemerintah desa harus mengajukan surat permohonan kepada Ketua TP4D Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dengan melampirkan program pembangunan yang akan dilakukan pendampingan.

"Setelah permohonan itu disampaikan kepada TP4D, maka TP4D akan menugaskan jaksa untuk melakukan pendampingan, dan tidak semua program pembangunan bisa didampingi, hanya program tertentu yang sifatnya strategis," papar Maryadi yang juga didampinngi Kabag Hukum Setda Pulang Pisau, Dr Supriyadi.

Sementara itu Camat Kahayan Kuala, H Naedi Rustam mengaku sangat puas dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi TP4D ini. Menurutnya, dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Kajari, banyak ilmu dan manfaat yang bisa didapatkan, terlebih dalam penggelolaan DD.

Diharapkan melalui kegiatan TP4D ini dapat mendorong kinerja aparatur pemerintah desa, sehingga penggelolaan dana desa semakin baik, transparan, akuntabel dan tidak ada lagi aparatur desa yang tersangkut perkara hukum.

"Kita mengapresiasi langkah strategis dalam rangka melakukan pencegahan dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah desa oleh TP4D Kejaksaan Pulang Pisau ini. Tidak hanya penindakan yang dilakukan dalam menegakkan hukum, tetapi lebih kepada semangat upaya pencegahan yang terus dilakukan ini, yang membuat kami bangga," tukasnya.

Dalam sosialisasi tersebut turut hadir Kasi Intel, Gusti M Kahfi Alamsyah SH, Kabag Hukum Dr Drs Supriyadi M.Si, Kapolsek Kahayan Tengah, Ipda Widodo SE, Danramil Kahayan Tengah, Kapten Inf Suyanto, seluruh Kades, Sekdes, Bendahara, dan Kepala BPD dari 13 Desa di Kecamatan Kahayan Kuala.[manan]


TAG