• Latest News

    Rabu, 17 Januari 2018

    Vonis Naik jadi 1,6 Tahun, Anggota Dewan ini tetap tak Ditahan


    PALANGKA RAYA - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Palangka Raya, memvonis H Hasanuddin Agani SE, terdakwa kasus korupsi SPPD dan SPT fiktif DPRD APBD Barito Selatan tahun 2008, dengan kurungan penjara satu tahun dan enam bulan, namun tanpa perintah penahanan.

    Vonis yang dijatuhi oleh Majelis Hakim PT Palangka Raya, yakni Hakim Ketua H Mohammad Idroes SH MH, Hakim Anggota Bambang Widiyatmoko SH MH dan Gatut Sulistiyo SH MH serta Panitera Pengganti, Harly M Simanjuntak SH, lebih berat empat bulan dibandingkan vonis sidang tipikor 8 November 2017 di Pengadilan Negeri Tipikor Palangka Raya.

    Vonis yang dijatuhi oleh Majelis Hakim PT Palangka Raya, terhadap H Hasanuddin Agani SE sebagai terdakwa korupsi SPPD dan SPT fiktif DPRD tahun anggaran 2008 tersebut, naik menjadi 1,6 tahun penjara dan denda Rp50 juta, serta denda perkara sebesar Rp10.000. Dari vonis PN Tipikor sebelumnya, yang menjatuhi vonis 1,2 tahun penjara dan denda Rp50 juta.

    Namun dalam vonis yang diputuskan oleh Majelis Hakim PT Palangka Raya tersebut, tidak ada perintah penahanan yang dicantumkan dalam putusan.


    Menanggapi hal tersebut, Majelis Hakim PT Palangka Raya, melalui Humas PT Palangka Raya, Bambang Kustopo SH MH, kepada KabarKalteng, Selasa (16/1/2018). Ia menjelaskan, bahwa berkaitan dengan tidak adanya perintah penahanan, meskipun sudah divonis, berdasarkan pertimbangan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, pasal 197 dan pasal lainnya yang berkaitan.

    "Selama 14 hari setelah diserahkannya salinan putusan, kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun pihak terdakwa, harus menentukan sikap, menerima atau melanjutkan perkara tersebut sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA)," jelas Bambang.

    Dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Rabu (17/1/2018), mengenai putusan tersebut, JPU Aditya Narwanto SH MH, menyatakan masih mempelajari hasil putusan Majelis Hakim PT Palangka Raya, sebelum menentukan sikap selanjutnya. 

    "Kami sudah terima. Akan tetapi untuk sikap kami terhadap putusan tersebut, adalah kami akan mempelajarinya terlebih dahulu untuk menentukan sikap selanjutnya," terangnya.

    Berbeda dengan pihak JPU, H Hasanuddin Agani SE selaku terdakwa, ketika dikonfirmasi oleh KabarKalteng baik via telepon maupun sms, yang bersangkutan enggan memberikan komentar.

    "Tidak perlu kamu mempermasalahkan ini," tulis Wakil Ketua 1 DPRD Barsel via SMS.[tim redaksi]


    • Komentar
    • Facebook Komentar

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Vonis Naik jadi 1,6 Tahun, Anggota Dewan ini tetap tak Ditahan Rating: 5 Reviewed By: Kabar Kalteng
    Scroll to Top