Tim TP4D Kejaksaan Pulpis Sambangi Desa Hanjak Maju, Kenapa Ya.?

Print Friendly and PDF


PULANG PISAU - Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Pulang Pisau (Pulpis) kembali menyambangi Desa Hanjak Maju yang sebelumnnya juga telah memyambangi sejumlah desa-desa lainnya.

Kedatangan TP4D Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, tidak lain ialah dalam rangka mensosialisasikan peran TP4D kepada masyarakat setempat. Mengingat begitu besarnya dana desa (DD) yang mengalir ke Pemerintah Desa (Pemdes) dalam setiap tahunnya, diperlukan pengawalan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya peran TP4D. Diharapkan pembangunan yang bersumber dari dana desa (DD) dapat berjalan dengan baik, tranfaran dan menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.

Ketua TP4D Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Gusti M Kahfi Alamsyah didampinggi Kabag Hukum Setda Pulang Pisau, Dr Supriyadi mengatakan, kedatangan TP4D ini bukan untuk menakut-nakuti dan mengancam pemerintah desa, tetapi lebih kepada upaya preventif (pencegahan), sehingga dalam penggelolaan dan pemanfaatan dana desa dapat berjalan dengan baik sesuai aturan, dan potensi terjadinya penyimpangan dapat di minimalisir.

Kahfi juga memaparkan, pembangunan desa merupakan proyek yang bersifat strategis dan nasional untuk membangun desa dari pingiran dengan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.


Menurutnya, tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dana desa yang bersumber APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyatak desa.

Menurutnya, hingga saat ini sudah ada 293 Kepala Desa (Kades) masuk penjara, gara-gara tersandung tindak pidana korupsi. Berbagai potensi dan indikasi korupsi dana desa yang sering terjadi, diantaranya adanya mark up, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi, perangkat desa di dominasi oleh keluarga atau orang dekat kepala desa dan juga lemahnya pengawasan dana desa oleh inspektorat.

Semua itu, lanjutnya, kembali dan tergantung pada niat dan keseriusan kita dalam lagi dalam bekerja. Oleh karenanya saya menyarankan, agar aman dalam menggelola dana desa, aparatur desa harus memenuhi tiga hal ini, di antaranya pelayanan kepada masyarakat terpenuhi, negara tidak di rugikan dan yang bersangkutan tidak di untungkan.

"Insya Allah aman, apabila kita menggelola dana desa sesuai aturan yang telah di tentukan, jadi terus saja membangun desa tentunya dalam koridor yang berlaku," ungkapnya, Kamis (18/1/2018) kepada sejumlah wartawan usai kegiatan di Balai Desa Setempat.

Sementara Kades Hanjak Maju, Teras memberikan apresiasi upaya TP4D Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang telah berkunjung guna memberikan sosialisasi peran TP4D dan penerangan hukum kepada masyarakat setempat dan tentu kami menyambut kegiatan ini dengan baik. Melalui kegiatan ini kata Teras, masyarakat bisa lebih mengetahui peran dan tugas TP4D dalam mengawal pembangunan di desa.

Dengan demikian, diharapkan semua pembangunan yang akan di jalankan oleh pemerintan desa dapat berjalan dengan baik, lancar dan pemanfaatannya dapat mensejahterakan masyarakat.

"Tentu ini pembelajaran yang sangat berharga, ke depan dapat meningkatkan kinerja, sehingga penggelolaan dana desa, semakin baik dan terencana serta tidak bersentuhan dengan hukum," pungkasnya.[manan]

TAG