PT MUTU Laksanakan Proyek Rehabilitasi 3.000 Ha Hutan DAS di Barsel

Print Friendly and PDF


BUNTOK - PT Multi Tambang Utama (MUTU), bekomitmen penuh melaksanakan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), seluas 3.000 Hektar di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Informasi ini diterima KabarKalteng melalui bagian Legal PT MUTU, Sumarling, Jumat (26/1/2018). Menurutnya 3.000 Hektar lahan rehabilitasi DAS yang sudah dikerjakan sejak tahun 2017 tersebut, dilaksanakan diwilayah desa Madara, Kecamatan Dusun Selatan, sampai wilayah desa Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala, Barsel, dan diproyeksikan selesai selama tiga tahun atau tepatnya ditahun 2019 sudah finish.

"3.000 hektar lahan rehabilitasi DAS kami (PT MUTU), yang berada di desa Madara, diproyeksikan selesai di tahun 2019 mendatang, sekarang sedang proses penanaman dilakukan sejak tahun 2017 lalu," jelas Sumarling.

Hal ini, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Gerbang DAS Barito, Abdurrahman.

Ia menerangkan, bahwa program reboisasi hutan yang dilaksanakan oleh PT MUTU, yang merupakan perusahaan tambang batubara terbesar di Barsel tersebut. Merupakan pelaksanaan kewajiban perusahaan, terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 89 Tahun 2003, Tentang Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

"Berdasarkan peraturan tersebut, sudah menjadi kewajiban perusahaan yang beroperasi membuka lahan, untuk merehabilitasi DAS Barito, karena itulah PT MUTU melaksanakannya," ungkap Abdurrahman.

Sistem kerjanya sendiri, rehabilitasi yang dilaksanakan oleh PT MUTU tersebut, bekerjasama dengan tiga kontraktor, yakni CV Agro Borneo, PT KK dan PT SBT, untuk pelaksanaan penanaman bibit kayu di lapangan, menggunakan tenaga kerja masyarakat.

"Yang menanam bibit kayu untuk rehabilitasi tersebut, kontraktor menggunakan tenaga kerja masyarakat sekitar wilayah rehabilitasi," urai Abdurrahman.

Dilanjutkan oleh Abdurrahman, rehabilitasi DAS yang dilaksanakan oleh PT MUTU ini, merupakan upaya  pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, dengan membuat sistem tanggung jawab perusahaan, terhadap kelestarian hutan dan lingkungan hidup. Diatas lahan masyarakat, yang memang ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung.

Oleh sebab itu, tidak ada paksaan bagi masyarakat yang bersedia lahannya ditanami, harus siap selama delapan tahun kedepan tidak boleh digarap. Namun jika ada masyarakat yang kurang berkenan bila lahannya dijadikan lahan rehabilitasi, bisa diusulkan agar dipindahkan lokasi penanamannya, kelahan milik yang lainnya.

"Program ini, merupakan upaya pelestarian lingkungan hidup dan hutan yang menggunakan dana dari perusahaan. Ini bukan paksaan, kalaupun ada masyarakat yang kurang berkenan apabila lahannya dijadikan lahan rehabilitasi, bisa langsung usulkan saja kepada kami," tukasnya menutup.[tampetu]


TAG