Netralitas Penyelenggara Pilkada Harus Sesuai Aturan

Print Friendly and PDF


KUALA KAPUAS - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kapuas 2018, sebentar lagi memasuki pada tahap penetapan Bakal pasangan calon  (Bapaslon) oleh KPU Kapuas. Netralitas dalam menghadapi Pilkada dalam pengawasan mesti dijunjung tinggi, baik masyarakat maupun penyelenggara Pemilu itu sendiri.

"Bagi penyelenggara perkataan dan perbuatan harus seirama, profesional bekerja sesuai aturan," tandas Iswahyudi Wibowo, Ketua Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kabupaten Kapuas, Senin (29/1/2018).

Menurutnya, penyelenggara Pilkada dalam hal ini baik KPU atau jajaran, dan Panwaslih sendiri dalam mengambil keputusan harus sesuai aturan yang berlaku, bukan atas tekanan, intervensi maupun atas pesanan.

Menjadi tugas Panwaslih, lanjutnya, untuk memprores jika ada laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terkait kode etik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Namun fungsi Panwaslih sifatnya meneruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), yang akan melakukan penindakan atau menjatuhkan sanksi merupakan kewenangan DKPP.

Dikatakannya, bagi pihak yang akan melaporkan suatu dugaan pelanggaran itu, harus disertai dengan bukti dan ada saksi, dan dengan identitas pelapor yang jelas. Bukti-bukti pendukung laporan itu sendiri, baik itu berupa dokumen, surat menyurat, foto atau video.

"Penanganan laporan 5 hari, sedangkan batas laporan 7 hari sejak peristiwa diketahui," pungkas Iswahyudi.[zulkifli]


TAG