KPU Tolak Wartawan Liput dan Ambil Gambar Pendaftaran Calon Bupati

Print Friendly and PDF


PULANG PISAU - Puluhan wartawan dari media cetak dan elektronik mendadak dilarang untuk meliput dan mengambil gambar saat pendaftaran Bakal Calon Bupati (Cabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau periode 2018-2023 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau, di Jalan Tajahan Antang, Rabu (10/1/2018) pukul 10.30 WIB.

Dari pantauan KabarKalteng, saat berada di pintu depan kantor KPU sudah langsung diperiksa oleh petugas mempertanyakan ID Card khusus dari KPU setempat. Karena ada ID Card khusus dari KPU akhirnya wartawan diperkenankan masuk melaksanakan peliputan dan pengambilan gambar.

Ironisnya, saat awak media sudah berada di dalam ruangan KPU dan ingin mengambil momen pasangan calon satu kali dalam lima tahun yang mendaftar, ternyata awak media diperlakukan secara tidak sopan dan bahkan di dorong-dorong untuk mengambil gambar.

Wahyudi CT Akar, wartawan TVRI Kalteng mengungkapkan, saat ia masuk melalui pintu utama bagi para peserta dan tamu undangan yang hadir dijaga ketat aparat keamanan. Mereka ada berbaju safari dan ada juga aparat yang menggunakan senjata lengkap.

Setiap undangan yang masuk satu per satu diperiksa. Bagi mereka yang tidak membawa ID Card yang diberikan oleh pihak KPU dilarang masuk. Yang boleh masuk hanya yang menggunakan ID Card, itu sudah prosedurnya di KPU. "Tapi yang kami pertanyakan, kenapa kami yg sudah memiliki ID Card kok malah diusir seperti itu, dan ini yg membuat kami kecewa. Bahkan kami mengambil gambar pun dilarang, dan mereka hanya membolehkan kami ambil gambar di pojok yang hanya dapat belakang pasangan calon, maka dari itu kami langsung keluar, dengan rasa kecewa pak," beber Wahyu dengan raut kekecewaan yang diamini rekan-rekan media lainnya.

Senada, Moch Yakin Effendi, wartawan Harian Umum Tabengan yang saat itu juga turut ingin mengambil momen pasangan calon mengatakan, bahwa pihak panitia KPUD Kabupaten Pulang Pisau sebelumnya tidak melakukan pemberitahuan kepada wartawan untuk mengambil momen gambar pasangan calon.

"Kita sangat menyayangkan, pihak KPU sepertinya tidak mempersiapkan tempat khusus bagi awak media mengambil momen gambar bagi pasangan calon, dan kita turut kecewa hanya petugas KPU yang diperbolehkan mengambil gambar di lokasi yang dipersiapkan," ujar Yakin panggilan akrabnya ini.

Lanjut Yakin, ia juga sempat didorong oleh petugas di ruangan itu untuk mengambil momen gambar, dan bahkan para petugas mengatakan wartawan diperbolehkan untuk meminta file gambar pasangan calon dari KPU saja.

"Kecewa juga, sebab mereka KPU seperti tidak memahami tugas jurnalis mas," beber Yakin menjelaskan.


Di tempat terpisah, Ketua PWI Pulang Pisau, I Nyoman Weda menyesalkan kejadian tersebut, di mana seharusnya awak media ketika ada momen, khususnya momen besar seperti Pemilukada ini, awak media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya tentu sedianya mendapat tempat. Karena media yang akan menyampaikan ke publik secara detail bagaimana masing-masing pasangan calon dalam mementum itu.

Menurut Nyoman panggilan akrabnya ini, tindakan menghalangi wartawan menjalankan tugasnya sudah diatur didalam undang-undang, dan sesuai dengan pasal 18, ayat 1, UU 40 1999 tentang Pers, bahwa setiap orang yang menghalang-halangi atau dengan sengaja melarang maka ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda 500  juta.

Ketua KPUD Pulpis Sampaikan Permintaan Maaf

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua KPUD Pulang Pisau, Untung Suropati menyampaikan permintaan maafnya. Dia pun sangat menyesalkan kejadian tersebut, apalagi adanya aturan-aturan yang sangat ketat pada pelaksanaan pendaftaran pasangam calon.

"Saya secara pribadi melalui lembaga KPUD Pulang Pisau meminfa maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang kurang mengenakan ini, dan ini saya sampaikan kepada awak media yang baru saja mendapat perlakuan yang kurang nyaman ini," tuturnya.


TAG