DPMD Tetap Kawal Proses Pemekaran Desa

Print Friendly and PDF


KUALA KAPUAS - Hingga saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) masih mengawal proses pemekaran 18 desa di Kabupaten Kapuas yang telah mengusulkan menjadi desa difinitif. Sepanjang menjadi aspirasi masyarakat, DPMD tetap mendukung. Tentunya harus benar-benar layak serta sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

"Saat ini masih berproses dan proses itu cukup panjang," kata Drs Ibak MPd, Kepala Dinas PMD, Jumat (5/1/2017).

Melalui tim yang dibentuk proses itu terus dikawal agar secepatnya bisa terealisasi. Hanya saja, menurutnya, kewenangan DPMD sebatas memfasilitasi, sedangkan yang berhak memutuskan adalah Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri.

Dari 18 desa yang diusulkan tersebut, lanjutnya, untuk yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentu diprioritaskan, termasuk Desa Sri Mulya F2, dan Desa F5 Sumber Makmur, di mana kedua desa itu telah terlebih dahulu mengusulkan untuk menjadi desa status definitif. Peraturan Bupati (Perbub) juga telah siap.

Sebelumnya, Kabid Kelembagaan DPMD Kapuas, Slamet Santoso mengatakan, proses usulan pemekaran 18 desa di Kabupaten Kapuas tersebut tengah berada di biro hukum Pemerintah Provinsi dan DPBD Provinsi dalam proses verifikasi.

"Pemekaran itu dari aspirasi masyarakat banyak, dan mesti sesuai persyaratannya," kata Slamet.

Adapun terkait syarat ketentuan pemekaran, lanjutnya, tertuang dalam UU 6/2014 tentang Desa, turun kepada PP 43/2014 perihal peraturan pelaksanaannya serta Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa.[zulkifli]


TAG