Ada Apa dengan Keterbukaan Informasi Publik di Barsel?

Print Friendly and PDF


BUNTOK – Keterbukaan menyangkut informasi publik yang diatur dalam PP Nomor : 61/2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tampaknya belum diterapkan sepenuhnya oleh Dinas Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (DKPSDM) Barito Selatan.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan SDM DKPSDM Barsel, Eko Hermansyah S.STP. Pasalnya, kepada KabarKalteng, Kamis (11/1/2018), Eko menyampaikan, bahwa daftar nama pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barsel yang baru saja dilantik, merupakan rahasia Negara yang tidak boleh dibeberkan kepada publik.

Hal ini, menurut dia berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang berlaku di instansinya, bahwa baik pelaku jurnalistik, ataupun instansi lainnya di luar daftar instansi di bawah Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

‘’Daftar itu, merupakan rahasia Negara mas, tidak boleh dibuka untuk konsumsi publik, selain yang tercantum dalam daftar dari Kemenpan dan RB, tidak ada yang boleh membuka informasi mengenai daftar nama pejabat eselon III dan IV yang dilantik oleh Bupati,’’ tegas Eko.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Barsel, M Hamdan, sangat menyayangkan akan adanya kerahasiaan menyangkut informasi yang seharusnya boleh diketahui oleh publik tersebut.

‘’Seharusnya tidak boleh ada rahasia, apalagi mengenai informasi yang seharusnya diketahui oleh publik, sangat disayangkan di era keterbukaan informasi publik seperti saat sekarang ini, masih ada instansi yang merahasiakan informasi,’’ ucap Hamdan menyayangkan.

Senada dengan PWI, Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Kalimantan Tengah, melalui sekretarisnya, Deni Liwan, juga turut prihatin dengan kondisi masih adanya informasi yang dirahasiakan, baik itu oleh oknum maupun instansi yang seharusnya menjadi wadah pelayanan informasi publik.

Hal tersebut, juga dipandang oleh Deni, merupakan tindakan yang sangat merendahkan posisi wartawan sebagai pelaku jurnalistik, yang merupakan aktor yang berlaku sebagai penyampai informasi secara terbuka kepada masyarakat.

‘’Di era transparansi informasi seperti sekarang ini, sangat aneh ketika masih ada instansi maupun oknum yang merahasiakan sebuah informasi yang semestinya menjadi konsumsi publik. Apalagi informasi tersebut, disembunyikan dari awak media, ada upaya penghalangan terhadap tugas dan fungsi jurnalistik,’’ ucap Deni menyesalkan.[tampetu]


TAG