Polemik Skat di Handel Baru Mantaren I, Ini Jawaban Pihak Terkait..!

Print Friendly and PDF


PULANG PISAU - Pemberitaan di KabarKalteng online tertanggal 26 Desember 2017 dengan judul; Pengurus Handel Pertanyakan Pembuatan Skat Kanal Handel Baru, tertulis jika Pengurus Handel tidak pernah mendapat sosialisasi terkait pembuatan skat/tabat kanal di Handel Baru yang sekarang berubah menjadi Sei Harapan Baru.

Konflik ini mendapat tanggapan dari pihak terkait. Koordinator tim pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sekat kanal kerjasama LPPM UPR -BRG RI Kalimantan Tengah (Kalteng), Lola Cassiophea mengklaim, bahwa pembangunan sekat kanal (Tabat) tidak ada koordinasi, adalah tidak benar.

Menurut Lola, pelaksanaan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sekat kanal di Kabupaten Pulang Pisau sudah diawali dengan koordinasi dan sosialisasi dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa.

Selanjutnya, setelah dilakukan sosialisasi, pihaknya langsung memberikan pelatihan pembuatan sekat kanal sesuai dengan spesifikasi teknis.

"Di dalam pelatihan secara jelas diberikan pemahaman tentang pembangunan sekat kanal dari pengetahuan tentang rencana Badan Restorasi Gambut, pengetahuan tentang gambut dan teknis pembangunan sekat kanal berbasis masyarakat dari tahap pra kostruksi sampai pada tahap pasca konstruksi dalam hal ini untuk pencegahan kebakaran di lahan gambut," ujarnya kepada KabarKalteng, Rabu (27/12/2017) sesuai ini press realese dari pihak BRG.

Menurutnya, tujuan pembangunan sekat kanal ini, adalah guna meninggikan muka air pada lahan gambut agar lahan gambut di sekitar kiri dan kanan lahan selalu basah sehingga pada saat musim kemarau, lahan menjadi tidak rentan terbakar. Pembangunan sekat kanal ini dibangun berdasarkan kriteria yang diberikan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Salah satu kriteria pembuatan itu, adalah daerah- daerah yang rawan mengalami kekeringan akibat adanya kanal dan rentan terbakar. Sedangkan kekhawatiran terhadap keberadaan sekat kanal akan merendam kebun masyarakat.

Lola juga menjelaskan sudah dilaksanakan kunjungan langsung ke Handil Harapan Baru oleh Kades beserta aparat desa, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT 06 dan warga RT 06 dan kelompok MPT Mentaren I yang menyatakan bahwa keberadaan sekat kanal tidak merendam kebun masyarakat walaupun pada saat musim hujan sekarang (terlampir surat pernyataan).

"Secara teknis Sekat Kanal Dua Lapis yang dibangun didesain dengan peluap (spillway) lebar 2 meter dengan  ketinggian 40 cm dari permukaan gambut yang mengacu pada peraturan Pemerintah No 71 tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, terutama kewajiban mempertahankan tinggi muka air (TMA) pada tingkat 40 cm," ujar Lola menjelaskan.

Dia juga mengatakan, sekat Kanal Dua Lapis dengan peluap (spillway) yang dibangun memang didesain untuk kawasan budidaya dan untuk mempertahankan TMA pada tingkat 40cm, sehingga dalam kondisi musim hujan normal tidak akan membanjiri kawasan di sekitar sekat kanal sedangkan pada musim kemarau berfungsi sebagai penahan TMA agar kelembaban gambut terjaga dengan tujuan untuk pencegahan kebakaran lahan gambut.

"Jadi apabila dinilai kurang tepat dalam pembangunannya atau dapat mengganggu tumbuh kembang tanaman karet dan sengon, kami kira tidak demikian. Besar harapan kami kebun masyarakat dapat terjaga dari bahaya kebakaran atau paling tidak dapat meminimalisir dari bencana kebakaran dengan adanya sekat kanal (tabat)," paparnya.

Dan apabila memang masyarakat tidak setuju dibangun sekat kanal di lokasi mereka, dari awal sudah tidak melakukan pembangunan, karena persetujuan masyarakat masuk dalam kriteria pembangunan sekat kanal.

"Apabila ada masukan yang konstruktif tentang pembangunan dan desain Sekat Kanal maka LPPM UPR menerima masukan dan berdiskusi," terang Lola.

Sementara itu, Kepala Desa Mentaren I Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), Surya Dharma kepada KabarKalteng, Rabu (27/12/2017) di kediamannya mengatakan, bahwa sebelum pembangunan sekat kanal di Desa Mentaren I di laksanakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Bahkan kata Surya Dharma, dalam menentukan titik-titik kanal juga dilakukan survei lokasi oleh tim, dan hasilnya mendapat persetujuan dari masyarakat.

"Mekanismenya sudah kita jalankan sesuai atuaran, baik sosialisasi dan mendapat persetujuan dari masyarakat setempat. Harusnya kalau keberatan disampaikan pada saat tim melakukan survei atau sebelum pelaksanaan pembangunannya. Lembaga formal adalah pihak desa dan informalnya adalah pihak BRG," terang Kades Mantaren I.[manan]


TAG