Pelansir BBM akan Ditertibkan, Apa Ya Tanggapan Mereka?

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Wacana penertiban pelansir Bahan Bakar Minyak (BBM) di Buntok, Barito Selatan yang digulirkan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barsel, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu menuai reaksi dari para pelaku pelansiran. Apa saja tanggapannya? 

Jumat (8/12/2017), di tengah para pelansiran yang berjumlah puluhan orang, Kabar Kalteng mencoba mencari tahu apa tanggapan mereka, dan inilah yang kemudian mereka sampaikan.

Amin (bukan nama sebenarnya), yang sehari - hari bekerja sebagai pelansir BBM di Buntok. Mengaku siap menerima keputusan pemerintah, menyangkut penertiban aktivitas pelansiran BBM di Kota Buntok.

"Meskipun ini (melansir BBM) merupakan hanya satu -satunya jalan untuk kami mencari makan, apapun keputusannya nanti, kami sebagai pelansiran siap menerima, apalagi kalau itu demi kepentingan bersama," akuinya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wili (36), warga Desa Kalahien, yang juga berprofesi sebagai pelansir BBM. Ia menerima keputusan mengenai penertiban tersebut, namun meminta agar Pemkab dan DPRD Barsel, juga harus siap memberikan solusi bagi para pelansir, agar tetap bisa mencari nafkah.

"Setidaknya DPRD dan Pemkab Barsel, kedepannya harus bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi kami, karena kami semua juga butuh makan. Jangan nanti penertiban yang dilakukan, hanya menyisakan bertambahnya pengangguran saja di Barsel ini," sebut Wili, diiyakan oleh semua pelansir yang sedang berkumpul.

Ada hal menarik lainnya, yang diutarakan oleh sebagian pelansir BBM yang tengah berkumpul tersebut. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pelansir, yang namanya tidak mau dipublikasikan. Ia mengaku berasal dari Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Barsel, yang merupakan salah satu kecamatan yang jauh jangkauannya dari Kota Buntok. 

Dalam penuturannya, ia sangat menyayangkan apabila Pemkab melakukan penertiban pelansir BBM, dengan cara tidak lagi memperbolehkan para pelansir melakukan aktivitaas mereka. Karena hal ini akan sangat merugikan bagi masyarakat luas, pasalnya selama ini pelansiran sangat diperlukan oleh masyarakat yang berada di pelosok. 

"Janganlah sampai aktivitas pelansiran BBM ini diberhentikan, sebab kasihan nanti masyarakat di pelosok. Soalnya kalau kami tidak melansir BBM kepelosok, siapa yang akan menyalurkan BBM buat mereka? Apabila sampai kami (Pelansir) distop, maka perekonomian masyarakat yang di pelosok akan terhenti!," tuturnya.

Ditemui di tempat berbeda, Jumat (8/12/2017), Suriansyah atau yang akrab disapa Anca, selaku pengawas SPBU Pamait, Kecamatan Dusun Selatan, Barsel. Menyarankan kepada Pemkab, agar penertiban yang dilakukan, jangan sampai memberhentikan aktivitas pelansiran. Karena yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, terhadap pelansiran adalah ketertiban lalu lintas yang kurang teratur, akibat dari padatnya parkir pelansir BBM di jalan raya.

"Bukan karena BBM acapkali langka loh ya, karena selama ini Barsel tidak pernah mengalami kelangkaan BBM, hanya gara - gara pelansiran! Akan tetapi masalah lalu lintas terganggu saja, yang kerap kali jadi keluhan warga Kota Buntok. Jadi jangan sampai penertiban pelansir, lalu memberhentikan mereka, tapi lebih kepada harap diturunkan petugas dari pemerintah, yang bertugas mengatur mereka (pelansiran) di jalanan agar tidak parkir sembarangan," ingatkan Anca. 

Selain itu, dilanjutkan oleh Anca, apabila nanti Pemkab dan DPRD Barsel, benar - benar menginginkan pelansir BBM harus diberhentikan aktivitasnya. Pemkab harus berani melakukan kerjasama dengan pihak Pertamina, agar bisa menyediakan setidaknya SPBU mini yang resmi, di Kecamatan - kecamatan yang ada di Barsel.

"Kalau benar - benar mau aktivitas pelansiran ini berhenti, Pemkab harus berani sediakan SPBU resmi bekerjasam dengan Pertamina, minimal yang mini di Kecamatan di seluruh Barsel, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pelosok daerah," sarankannya. 

Ditemui di sela rapat gabungan Komisi II DPRD Barsel, dalam pembahasan Raperda APBD Barsel Tahun 2018, Jumat (8/12/2017). Hermanes SE, anggota DPRD Fraksi PDIP, yang merupakan fraksi yang mengusulkan penertiban pelansir BBM, masih belum bisa memberikan jawaban, sebab masih sibuk. Terkait penertiban seperti apa yang dimaksudkan oleh pihaknya, menyangkut pelansir BBM dan apa saja solusi yang akan diberikan nantinya, kepada Pemkab agar para pelansir bisa tetap berjalan namun tertib.[tampetu]


TAG