Jaksa: Bukti yang Diajukan Kuasa Hukum Karyadi tidak Tertuang dalam Materi Permohonan

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Bukti yang diajukan oleh pihak pemohon, Karyadi SIP, melalui Kuasa Hukumnya, Arlansyah SH, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Buntok, Barito Selatan, Jumat (22/12/2017), tidak termuat dalam materi permohonan.

Dalam lanjutan sidang praperadilan, kasus korupsi dana proyek Penerangan Jalan Umum (PJU), Dinas Perumahan, Kuburan dan Pemukiman (DPKP) APBD Barsel Tahun Anggaran 2016, dengan tersangka Kepala Bidang Perumahan dan Kuburan, Karyadi SIP, yang dipimpin oleh Hakim tunggal, Agustinus SH, dengan agenda pembuktian dan menghadirkan saksi -saksi, sempat diwarnai keberatan dari Jaksa sebagai pihak termohon.

Keberatan yang diajukan oleh Jaksa tersebut, ditengarai bukti yang diajukan oleh pihak pemohon, tidak tertuang dalam materi permohonan praperadilan. Adapun bukti yang diajukan oleh pemohon, melalui Kuasa Hukumnya, Arlansyah, adalah berupa daftar nama penerima paket proyek dari Bidang DPKP, dimana Karyadi sebagai Kabidnya.

"Selain tidak termuat dalam materi permohonan, daftar nama yang diajukan oleh Arlansyah, juga berupa tulis tangan, yang kita tidak tahu kapan ditulisnya, apakah sebelum atau sesudah perkara ini dibawa keranah hukum?," ucap Kasie Pidum Kajari Barsel, Baihaki, yang saat itu berlaku sebagai ketua tim yang mewakili Kepala Kajari Barsel sebagai termohon.

Selain bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Karyadi, tidak tertuang dalam materi permohonan, saksi - saksi yang diajukan oleh pihak pemohonpun, menjadi objek keberatan Jaksa. Sebabnya adalah, saksi kedua dari pemohon, yakni Kasie Bidang Perumahan dan Kuburan DPKP Barsel, Oktavianus Baboe, diketahui telah lama hadir di dalam ruang sidang, selama sidang saksi pertama, Plt Kepala DPKP Barsel, Cahyo Sampurno, tengah berlangsung.

"Kami keberatan Yang Mulia Hakim, sebab saksi kedua yang diajukan oleh pihak pemohon, sudah lama hadir di dalam ruang persidangan selama saksi pertama tengah memberikan keterangannya," disampaikan Baihaki.

Keberatan dari Jaksa yang mewakili termohonpun, diterima oleh Hakim, karena memang bukti yang diajukan oleh pemohon tidak ada tertuang dalam materi permohonan dan saksi kedua, Oktavianus Baboe, yang diajukan oleh pemohon, akhirnya memberikan kesaksian tidak di bawah sumpah.

Menanggapi hal tersebut, ditemui seusai sidang, Kuasa Hukum Karyadi, yakni Arlansyah, mengaku menyerahkan semua keputusan di tangan Hakim. Sebab menurut dia, meskipun saksi yang kesaksiannya tidak di bawah sumpah  dan bukti yang diajukan tidak tertuang dalam materi permohonan dan ditolak oleh Hakim, ia tetap yakin akan memenangkan sidang praperadilan tersebut.

"Biar saja Hakim yang memutuskan, sebab saya sebagai Kuasa Hukum Karyadi, tetap berkeyakinan bahwa pemohon akan memenangkan sidang ini," optimisnya.

Dalam sidang praperadilan sebelumnya, Kamis (21/12/2017), dengan agenda pembacaan permohonan dan tanggapan termohon. Pihak pemohon, yakni Karyadi SIP, melalui Kuasa Hukumnya, Arlansyah SH, menyampaikan permohonan agar Hakim menggugurkan status tersangka Karyadi, dalam kasus korupsi dana Penerangan Jalan Umum (PJU) DPKP APBD Barsel tahun 2016.

Dalam materi permohonannya, pemohon menyampaikan bahwa penetapan status tersangka pada Karyadi, oleh termohon yakni Kepala Kajari Barsel, merupakan tindakan yang tidak sesuai prosedur. Hal ini, ditenggarai pemohon ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya proses penyidikan.

Untuk diketahui, Karyadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana proyek PJU DPKP APBD Barsel tahun 2016, setelah melalui serangkaian pemeriksaan. Karyadi diperiksa sebagai saksi melalui penyelidikan sejak 23 Januari 2017, dilanjutkan dengan penyidikan umum dan penyidikan khusus Okrober 2017.[tampetu]


TAG