Perusahaan Nakal yang Gunakan Air Permukaan Tanpa Izin Merupakan Tindak Pidana

Print Friendly and PDF


PALANGKA RAYA -  Bagi Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kalimantan Tengah yang tidak mengantongi izin penggunaan air permukaan, akan ditindak.

Ancaman ini diserukan oleh Apu, Penyidik Sumber Daya Air, Balai Kementerian PUPR Sumber Daya Air dan Sungai, Kalimantan II, di kantornya, Selasa (07/11/2017).

"Kami akan tindak secara serius, dengan melakukan penyidikan dan menyeret mereka sampai keranah hukum," ancamnya.

Ancaman tersebut diserukan Apu, karena masih banyaknya PBS di Kalteng yang masih "Nakal" dan tidak mau mengurusi perizinan penggunaan air permukaan. Padahal itu merupakan kewajiban yang harus dilengkapi oleh PBS, untuk bisa menjalankan usaha Pertambangan dan Perkebunan serta yang lainnya, yang berhubungan dengan pemanfaatan air permukaan.

Sesuai dengan  Peraturan Pemerintah RI
Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, yang tercantum dalam pasal 49 sampai 58 mengenai sanksi pelanggaran, pengusaha sumber daya air, bisa dikenakan  pencabutan izin operasional dan bahkan penggantian kerugian apabila terjadi kerusakan sumber daya air akibat dari aktivitas usahanya.

Bahkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2004, Tentang Sumber Daya Air, penyalahgunaan, perusakan dan pemanfaatan air permukaan tanpa ada perizinan, maka bisa dikenakan sebagai tindak pidana. Dalam pasal 94, kegiatan ilegal dalam penggunaan air permukaan, dapat dikenakan dengan ancaman penjara maksimal sembilan tahun dan denda Rp1,5 miliar.

"Penggunaan air permukaan tanpa izin, itu merupakan tindak pidana dn bisa dipenjara," terang Apu.

Untuk Wilayah Kalteng sendiri, dari 62 PBS yang sudah mengajukan perizinan penggunaan air permukaan, baru 15 PBS yang mengantongi izin.

"Kalau ada indikasi pencemaran lingkungan pada air permukaan, tolong masyarakat yang merasa dirugikan segera melapor kepada kami penyidik PNS di Balai Sumber Daya Air, pasti akan segera kami telusuri," imbau Apu.[tampetu]


TAG