Rawan Penyimpangan, JPKP Minta Lembaga Berwenang Audit Dana Desa

Print Friendly and PDF


KUALA KAPUAS - Jaringan Pendamping Kebijakan Pusat (JPKP) Kalimantan Tengah meminta kepada lembaga berwenang seperti Inspektorat melakukan audit keuangan juga audit program atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD) maupun ADD, mengingat besarnya kucuran DD yang dialokasikan pemerintah dan rawan terjadi penyimpangan.

"Audit dari lembaga yang berwenang jangan hanya difokuskan pada pertanggungjawaban keuangan saja, tapi juga realisasi dan programnya" beber Gatner Eka Tarung,  SE Ketua JPKP Kalteng, Selasa (10/10/2017).

Menurutnya, dengan audit keuangan dan program semua pihak yang berkepentingan terhadap DD maupun ADD bisa melihat dampak langsung maupun tidak langsung dari program yang telah dijalankan. Selain itu, menurutnya tidak kalah penting audit bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu dilakukan agar pemerintah bisa mengetahui untung apa tidaknya badan usaha di desa itu. Gatner juga minta agar proses pengelolaan DD harus berdasarkan azas transparan.

Dimintai tanggapan terkait pelaksanaan penggunaan DD di Kabupaten Kapuas, Gatner mengatakan ada sekitar  214 desa  di Kabupaten Kapuas, bagi desa-desa yang menerima kucuran DD dari Pemerintah  harus dilakukan pendampingan secara serius, pendamping desa yang kredibel dan punya wawasan.

Ketua JPKP Kalteng tersebut juga mengingatkan akan rawannya penyalahgunaan DD, menurutnya seperti yang pernah dikatakan KPK ada berbagai modus penyimpangan DD yang perlu diperhatikan seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai bahkan fiktif, mark up anggaran, penggelapan honor aparat desa, dan penyelewengan untuk pribadi, menurutnya hal itu bisa  saja terjadi karna lemahnya sistem pengawasan.

"Dana Desa dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan desa yang tepat sasaran berdayaguna, dan harus membawa kesejahteraan bagi desa," tukasnya.[zulkifli]


TAG