• Latest News

    Selasa, 10 Oktober 2017

    Pemkab Barsel Harus Pro Rakyat Kecil


    BUNTOK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan minta Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk lebih berani menyisihkan anggaran buat kepentingan ekonomi kerakyatan.

    Meskipun diketahui, sekitar 70 sampai 80 persen warga Barsel adalah petani yang mengandalkan komoditi karet dan rotan.
    Namun sangat disayangkan, dari total APBD Barsel yang mencapai Rp1 triliun lebih, tidak ada sedikitpun biaya yang dialokasikan untuk meningkatkan harga komoditi unggulan masyarakat Barsel ini.

    Kepada Kabar Kalteng, Selasa (10/10/2017) di kantornya, H Abdul Gani SP M,MA, Anggota Komisi I DPRD Barsel menyatakan bahwa ini adalah masalah serius. Hal inilah yang mengakibatkan perekonomian kerakyatan Barsel buntu selama ini.

    "Ini masalah serius, apabila dibiarkan terus tanpa ada upaya perbaikan ke depannya, maka masyarakat Barsel ekonominya akan tetap miskin," tukas politisi yang akrab dipanggil H Gani ini.

    Selanjutnya, politisi Fraksi PDIP ini menerangkan, berdasarkan penelitiannya di tahun 2002, kelemahan Kabupaten Barsel dalam meningkatkan harga komoditi karet dan rotan adalah karena tidak adanya upaya pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas bagi masyarakat agar bisa mengekspor langsung karet dan rotan keluar pulau, terutama pulau Jawa.

    "Selama ini petani menjual kepada pengepul, yang kerjasamanya hanya sebatas Kalsel saja. Sedangkan coba kalau bisa langsung ekpor ke pulau Jawa, harganya akan lebih tinggi satu kali lipat. Akses dan sarana agar bisa langsung melakukan ekspor ke pulau Jawa inilah yang sangat diperlukan untuk bisa meningkatkan harga di tingkat petani," terangnya menyesalkan.

    Hal utama,l yang menyebabkan pengusaha pengepul karet dan rotan tidak mampu mengirim langsung ke pulau Jawa, dikarenakan mahalnya penitipan barang yang pengelolaannya hanya diadakan oleh rekanan swasta. Padahal di tahun 2002 saja, harga rotan di Kalsel hanya Rp4 juta per kwintal. Sedangkan di Cirebon, harga rotan sudah mencapai Rp10 juta per kwintalnya.

    "Karena tempat penitipan barang ekspor, yang ada hanya milik swasta, makanya harga penitipan jadi mahal. Karena ditentukan oleh yang punya tempat, sebab itulah banyak pengusaha rotan dan karet di Barsel tidak mampu untuk membayarnya," keluh politisi lulusan S2 di bidang agribisnis ini.

    Maka dari itu, Gani sangat mengharapkan Pemkab Barsel berani mengambil terobosan kebijakan dengan menyisihkan setidaknya satu persen dari total APBD untuk mengurus pemasaran dua komoditi unggulan masyarakat Barsel ini. Dengan adanya anggaran tersebut, diharapkan agar Pemkab mampu menyediakan pabrik mini di daerah untuk karet dan gudang penitipan di pulau Jawa untuk komoditi rotan.

    "Harapannya Pemda Barsel berani melakukan terobosan di bidang pemasaran saja, itupun sudah cukup. Masalah utama anjloknya harga komoditi yang memang sudah akrab di masyarakat Barsel ini, adalah pemasarannya, bukan sekedar infrastruktur," tegas Gani.

    Karena visualisasi ekonomi kerakyatan, bukanlah mengacu pada pertanian hortikultura dan perikanan saja. Hasil perkebunan karet dan rotan, adalah komoditi utama masyarakat Barsel.

    "Budaya masyarakat Barsel dan juga merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat Barsel, adalah karet dan rotan. Jadi yang harus dikejar peningkatan hasilnya, adalah karet dan rotan, bukan memaksakan budaya luar harus dijadikan sumber ekonomi kerakyatan. Pastikan apa yang masyarakat sudah akrab lakukan, untuk bisa ditingkatkan menjadi ekonomi utama masyarakat," saran Gani menutup.[tampetu]


    • Komentar
    • Facebook Komentar

    1 komentar:

    1. Tolong diberitakan rumah dinas dprd di desa sababilah, berapa milyar sudah dana keluar buat pembangunan, namun tidak difungsikan,,,, kasihan masyarakat yg bayar pajak hahahahaa

      BalasHapus

    Item Reviewed: Pemkab Barsel Harus Pro Rakyat Kecil Rating: 5 Reviewed By: Kabar Kalteng
    Scroll to Top