• Latest News

    Jumat, 13 Oktober 2017

    Dishub dan UPTD Saling Lempar Tanggung Jawab, "Pungutan di Dermaga Jelapat, Benarkah Masuk Kas Daerah?"


    BUNTOK - Koordinasi antara Dinas Perhubungan Barito Selatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Kota Buntok tampak kacau. Ini cukup membuat data penerimaan daerah dari retribusi pelabuhan Jelapat tidak jelas.

    Sampai pertengahan Oktober 2017, penerimaan pelabuhan Jelapat, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Barsel, belum diketahui UPTD Pelabuhan dan Dermaga, Kota Buntok. Hal ini diketahui, berdasarkan hasil penelusuran Kabar Kalteng, Jumat (13/10/2017).

    Ditemui di kantornya, Kepala UPTD Pelabuhan dan Dermaga Buntok, Bersinar menyampaikan, bahwa data penerimaan retribusi pelabuhan Jelapat, tidak ada di UPTD.

    "UPTD tidak punya data itu (penerimaan). Karena meskipun yang bertugas sebagai pemungut adalah di bawah UPTD, namun pegawai bersangkutan, tidak pernah melaporkan kepihak kami," ungkap Bersinar.

    Pegawai yang bertugas memungut pajak retribusi di pelabuhan Jelapat, selalu melaporkan data - data pajak langsung kepada Dishub. Menurut kewenangannya, UPTD merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap semua masalah yang masuk di wilayah kerjanya. Namun dalam praktiknya, pelaporan mengenai hasil penerimaan pajak retribusi di pelabuhan Jelapat, tidak ada satupun data dan informasinya masuk kepada UPTD.

    "Tidak ada satupun datanya masuk kepada UPTD, bisa diperiksa. Saya juga tidak paham, karena petugas yang memungut pajak retribusi di Jelapat tidak pernah melaporkan kepada kami," terang Bersinar.

    Hari sebelumnya, Kamis (12/10/2017), Kepala Dishub Barsel, Sintanu melalui Kepala Bidang Pelayaran, Yoga P Utomo menyampaikan, bahwa UPTD Pelabuhan Kota Buntok, adalah pemegang data penerimaan pelabuhan Jelapat.

    "Kalau mau tahu data riil mengenai penerimaan pelabuhan Jelapat, tanyakan saja dengan pihak UPTD. Karena mereka adalah pihak yang berwenang, menangani hal tersebut, bukan kami di Dishub," tukas Yoga.

    Selanjutnya, Yoga hanya memberikan dasar pungutan di pelabuhan Jelapat, yakni Peraturan Daerah Barsel nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tanpa bisa menunjukan data progres penerimaan, pungutan retribusi pelabuhan Jelapat.[tampetu]


    • Komentar
    • Facebook Komentar

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Dishub dan UPTD Saling Lempar Tanggung Jawab, "Pungutan di Dermaga Jelapat, Benarkah Masuk Kas Daerah?" Rating: 5 Reviewed By: Kabar Kalteng
    Scroll to Top