BPD Wajib Awasi Penggunaan ADD dan DD

Print Friendly and PDF


MUARA TEWEH - Bupati Barito Utara, H Nadalsyah mengingatkan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) agar selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam hal pengawasan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan penggunaan Dana Desa (DD).

Itu diungkapkannya saat Pelantikan PAW Anggota BPD Kandui, sekaligus Peresmian Balai Taka Serbaguna di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang, Rabu (11/10/2017). Pada kesempatan itu, bupati didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Barut, Hj Sri Hidayati Nadalsyah.

Dalam sambutannya,Nadalsyah mengatakan, desa merupakan bentuk Pemerintah Kecil, dan merupakan komponen penting, dalam suksesnya berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Sedangkan BPD, lanjutnya, merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran pemerintahan desa yang tugasnya mengemban amanah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

"Artinya BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa, berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, bersama kepala desa," tegas Nadalsyah.

Dalam kesempatan tersebut,  Nadalsyah juga menekankan beberapa kepada BPD, Kepala Desa dan Aparat Desa untuk selalu dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, penuh dengan sungguh-sunguh dan tanggung jawab.

Tujunnya adalah agar setiap dana bantuan yang diterima oleh Desa seperti ADD, DD dan Penyisihan PBB maupun Dana Bantuan Keuangan (DBK) dari pemerintah daerah dapat terkelola dengan baik, sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sehingga mampu meminimalisasi terjadinya kesalahan, dalam hal penyusunan laporan, terkait dengan penggunaan APBDes.

"Pedomani aturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu diharapkan baik BPD, Pemdes dan semua unsur yang terkait, senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban desa," tekan Bupati periode 2013 -2018 ini.[doni]


TAG