Tersangkut OTT, Tiga Oknum PNS Diknas Masih Dapat Gaji dan Tunjangan

Print Friendly and PDF


KUALA KAPUAS - Tiga orang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Kapuas yang terseret kasus Pungutan Liar (Pungli) Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polres Kapuas beberapa waktu lalu, saat ini masih mendapatkan hak-hak kepegawaiannya, seperti gaji dan tunjangan.

Ini seperti yang diungkapkan Nanang Taufik AP SH M,Hum, Kabid Pengadaan Pemberhentian, Penghargaan dan Informasi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas, Jumat (29/9/2017).

"Hak kepegawaian tetap ada sepanjang belum ada putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap," beber Nanang.

Tetapi menurutnya, saat ini mereka hanya berhak menerima 75 persen dari gaji pokoknya. Selain itu, mereka masih berhak pula atas tunjangan. Itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1966.

Hingga saat ini, lanjutnya, ketiga oknum PNS itu pun tidak ada yang mengajukan untuk pensiun dini. Menurut Nanang, untuk proses selanjutnya terkait pemberian sanksi kepada mereka dilakukan setelah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Di samping itu harus dilihat juga hasil putusan tersebut. 

Nanang menjelaskan, untuk sanksi pemberhentian dilakukan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin berat, seperti melakukan kejahatan jabatan, menyebabkan kerugian material dan non material terhadap pemerintah, atau PNS yang melakukan kejahatan terencana yang dijatuhi hukuman dua  tahun, dan hal itu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai dasar acuan hukumnya.

"Sepanjang 2015 dan 2016 sudah ada dua orang yang dijatuhi sanksi pemberhentian, karena pelanggaran disiplin berat," tutup Nanang.[zulkifli]


TAG